REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Rapat inetrnal Partai Koalisi yang memerintah di Australia dipastikan sepakat untuk tidak mengadopsi Target Energi Bersih (Clean Energy Target atau CET).
Para anggota parlemen dari faksi pemerintah hari Selasa (17/10/2017) ini menandatangani sebuah rencana baru termasuk National Energy Guarantee (NEG), yang menurut Perdana Menteri Malcolm Turnbull akan membuat tagihan listrik lebih murah dan lebih dapat diandalkan dalam mengurangi emisi karbon.
NEG akan mengharuskan peritel sektor energi untuk selalu memiliki persediaan cadangan daya dalam jumlah tertentu. Keputusan tersebut diambil setelah rapat Kabinet tadi malam sepakat untuk menolak CET yang direkomendasikan oleh Chief Scientist Alan Finkel.
Tadinya, CET ini akan mengharuskan perusahaan listrik menyediakan persentase tertentu daya listrik mereka dari teknologi yang rendah emisi seperti energi terbarukan dan gas yang efisien. Meningkatnya biaya sumber daya energi dari penyedia jenis layanan ini akan dibebankan ke konsumen.
Para anggota parlemen faksi Koalisi yang berada di luar kabinet, termasuk mantan PM Tony Abbott dan Craig Kelly telah mengkritik skema CET tersebut. Sumber ABC di kalangan Partai Koalisi mengatakan bahwa Abbott mendorong sebuah "perdebatan politik" setelah "perdebatan kebijakan", namun disambut dengan diam.
PM Turnbull dan Menteri Energi Josh Frydenberg diperkirakan akan memberikan rincian lebih lanjut mengenai rencana ini. Diperkirakan mereka akan berargumen bahwa rencana baru tersebut akan menurunkan tagihan listrik lebih dibandingkan dengan skema CET.
Dalam video yang diunggah ke laman Facebook PM Turnbull, dia menyebut NEG sebagai rencana yang akan menjadikan "listrik lebih murah dan dapat diandalkan untuk kalangan keluarga dan bisnis di Australia".
"Tagihan listrik Anda terlalu tinggi, dan meningkat sangat cepat," kata Turnbull dalam video tersebut, tanpa memberikan jumlah penghematan bagi konsumen.
Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.