REPUBLIKA.CO.ID, BARCELONA -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mengancam akan menghentikan desakan pemerintah daerah Katalunya untuk merdeka dengan menetapkan peraturan langsung.
Pekan lalu, Rajoy memperingatkan Pemimpin Katalunya Carles Puigdemont, ia memiliki waktu sampai Kamis (19/10) pukul 10.00 waktu setempat untuk membatalkan rencana pemisahan dirinya dan mengembalikan wilayah tersebut ke tatanan konstitusional.
"Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan pemerintah Spanyol mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menyerukan pasal 155 konstitusi negara tersebut dan dengan asumsi mengendalikan wilayah tersebut," kata Rajoy seperti dilansir The Guardian, Rabu (18/10).
Ia mengatakan jika pemimpin Katalan tidak memanfaatkan waktu yang diberikan pemerintah pusat untuk mengakhiri kampanye pemisahan dirinya, maka Katalan harus menerima risiko kehilangan otonomi daerah. Referendum kemerdekaan Katalan yang diadakan pada 1 Oktober lalu telah membuat Spanyol berada dalam krisis politik terburuk sejak kembali ke demokrasi empat dekade lalu.
Meskipun Puigdemont mengklaim 90 persen pemilih memilih kemerdekaan dan ia telah memberi mandat kepada pemerintahnya untuk membentuk sebuah negara berdaulat, namun dia mengusulkan efek deklarasi kemerdekaan dihentikan selama dua bulan dan kedua belah pihak memulai dialog untuk menyelesaikan kebuntuan.
Pada Rabu (18/10), Rajoy mengeluarkan seruan terakhir untuk Puigdemont agar menenangkan situasi dan bertindak untuk kepentingan semua orang Spanyol dan Katalan. Berbicara di parlemen, Rajoy meminta rekan-rekan Puigdemont meyakinkan Puigdemont agar tidak membuat masalah lagi yang akan membuat pemerintah membuat keputusan yang tidak seharusnya.
Ketegangan semakin meningkat awal pekan ini setelah seorang hakim di pengadilan nasional Spanyol menolak jaminan kepada dua pemimpin independen Katalan yang sedang diselidiki karena dugaan hasutan. Presiden Majelis Nasional Katalan (ANC) Jordi Snchez dan Jordi Cuixart dituduh menggunakan demonstrasi besar untuk menghentikan petugas polisi Spanyol menyusul perintah hakim untuk menghentikan referendum tersebut.
Penahanan mereka memicu protes besar-besaran di Katalunya pada Selasa. Pada hari yang sama, pengadilan konstitusional Spanyol mengumumkan mereka telah membatalkan undang-undang Katalan yang telah membuka jalan bagi referendum tersebut. Menurut pengadilan, hak untuk mempromosikan dan memberlakukan pemisahan diri sepihak dari suatu negara tidak berlaku di konstitusi Spanyol.
Sekitar 2,3 juta dari 5,3 juta pemilih terdaftar di Katalunya dimana 43 persen ikut ambil bagian dalam referendum. Menurut pemerintah Katalan, 770 ribu suara hilang setelah polisi Spanyol masuk untuk mencoba menghentikan pemungutan suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
