REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Selandia Baru akan dikuasai pemerintahan liberal di bawah Perdana Menteri Jacinda Ardern. Ini setelah Partai New Zealand First memutuskan bergabung dengan koalisinya, pada Kamis (19/10). Sementara Partai Hijau yang liberal akan mendukung koalisi, namun tidak akan menjadi bagian dari pemerintah.
Ardern yang berusia 37 tahun akan menjadi pemimpin termuda Selandia Baru dalam lebih dari 150 tahun. Dia telah disandingkan dengan pemimpin muda karismatik lainnya, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.
Ardern mengatakan, dia ingin membangun ribuan rumah terjangkau untuk memerangi harga rumah yang tinggi. Ia juga ingin menghabiskan lebih banyak dana untuk kesehatan dan pendidikan, serta membersihkan saluran air yang tercemar.
Pemimpin New Zealand First, Winston Peters, mengatakan ia ingin mengurangi arus imigrasi secara drastis dan menghentikan pembelian peternakan oleh orang asing.
Dia juga akan menentang rencana Partai Nasional yang saat ini berkuasa, untuk meningkatkan usia pensiun dan rencana Partai Buruh pengusung Ardern, untuk mewajibkan pajak bagi pengguna air.
New Zealand First diharapkan dapat mengeluarkan konsesi kebijakan dan mendapatkan beberapa jabatan menteri dengan bergabung dalam koalisi Partai Buruh. Peters mengatakan, persepsi partainya mengenai kapitalisme yang perlu berubah, telah mempengaruhi keputusannya.
"Terlalu banyak warga Selandia Baru yang telah merasakan kapitalisme saat ini, bukan sebagai teman mereka tapi sebagai musuh mereka, dan mereka tidak semuanya salah. Itulah sebabnya kami percaya kapitalisme harus kembali bertanggungjawab dengan menunjukkan wajahnya yang manusiawi," kata Peters dalam sebuah konferensi pers.
Partai Nasional telah memegang kekuasaan selama sembilan tahun terakhir di Selandia Baru. Perdana Menteri Bill English mengatakan partainya telah menumbuhkan perekonomian dan menghasilkan surplus anggaran yang menguntungkan bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
