REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pyongyang University of Science and Technology (PUST), satu-satunya universitas yang didanai Barat di Korea Utara (Korut), telah mengalami kekurangan staf akibat larangan perjalanan Pemerintah AS.
Universitas itu mulai membuka perekrutan dosen non-AS dan terpaksa memulai semester baru hanya dengan setengah fakultas. Menurut pemberitahuan rekrutmen, PUST membuka lowongan untuk dosen yang bukan profesor, terutama dari Asia dan Eropa. Dari sekitar 130 orang asing di PUST, diketahui sekitar 60 di antaranya adalah warga AS.
"Tak perlu dikatakan lagi, kekurangan di fakultas kami dan ketidakstabilan kurikulum telah semakin memperburuk keadaan, situasi darurat kampus dan kurikulum yang lumpuh," kata Paul Song yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Keuangan dan Manajemen Internasional di PUST.
Sebulan setelah semester mulai, seorang pejabat PUST mengatakan isu keamanan mengenai Korut telah membuat universitas itu sulit untuk menemukan staf pengganti tambahan. "Sejumlah organisasi tidak mau menyetujui staf dari AS untuk pergi ke Korut," ujar pejabat tersebut.
Sekolah ini didirikan pada 2010 oleh seorang warga keturunan Korea-Amerika. Tujuan pendiriannya adalah untuk membantu masyarakat lokal mempelajari keterampilan guna memodernisasi Korut dalam keterlibatannya dengan dunia luar.
Sejak didirikan, sekolah ini telah meluluskan sekitar 500 sarjana dan 60 mahasiswa pascasarjana yang kebanyakan ada di tiga departemen, yaitu teknik elektronik dan komputer, manajemen keuangan internasional, dan pertanian.
Hingga 1 September, Departemen Luar Negeri AS telah memberlakukan larangan terhadap warga Amerika untuk melakukan perjalanan ke Korut. Larangan ini juga menyarankan agar warga AS yang tinggal di negara itu untuk segera pergi.
Korut telah mengkritik keputusan Washington yang melarang pemegang paspor AS untuk berkunjung ke negara itu. Korut juga mengatakan pintunya selalu terbuka untuk semua warga Amerika yang ingin berkunjung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
