REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Rabu mendukung sanksi baru terhadap milisi Hizbullah Lebanon yang didukung Iran. Sanksi ini sebagai bagian dari upaya AS untuk melawan Teheran dalam sebuah kesepakatan nuklir internasional.
Pada Kamis, DPR AS akan memberikan suara pada Kamis (26/10) mengenai undang-undang lain untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran terkait dengan program rudal balistiknya.
Sanksi pertama terkait Hizbullah yang disahkan pada Rabu yaitu memberlakukan sanksi baru terhadap entitas yang diketahui mendukung kelompok tersebut, seperti dengan memberikan senjata kepada Hizbullah.
Kedua memberlakukan sanksi terhadap Iran dan Hizbullah karena menggunakan warga sipil sebagai alat perlindungan. Sanksi yang ketiga yaitu mendesak Uni Eropa untuk menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris.
Presiden Donald Trump mengatakan pada 13 Oktober lalu bahwa dia tidak akan menyatakan Iran mematuhi sebuah perjanjian internasional mengenai program nuklirnya. Ia mengancam akan memutuskan kesepakatan tersebut.
Baca juga, Dua Petinggi Hizbullah Ini Dicari AS dengan Imbalan Tinggi.
Negara Amerika Serikat menunjuk Hizbullah sebagai organisasi teroris asing pada 1997. Awal bulan ini, Washington menawarkan hadiah jutaan dolar untuk informasi seputar dua pejabat Hizbullah. Tindakan ini untuk mengembangkan strategi AS dalam melawan pengaruh regional yang tumbuh di Iran.
"Langkah-langkah kritis ini akan memberlakukan sanksi baru untuk memberantas pembiayaan Hizbullah, dan meminta pertanggungjawaban atas tindakannya yang menyebabkan kematian dan kerusakan," kata Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Ed Royce.
Namun, memperoleh dukungan internasional untuk kampanye intensif melawan Hizbullah merupakan hal yang sulit. Hizbullah merupakan organisasi kuat dan bagian dari pemerintah koalisi di Lebanon yang memberikan dukungan besar untuk layanan sosial.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
