REPUBLIKA.CO.ID,BAGHDAD -- Perdana menteri Irak Haider al-Abadi telah memerintahkan penghentian sementara operasi militer di Irak utara yang bertujuan merebut kembali wilayah yang dipegang oleh pasukan keamanan Kurdi.
Dilansir dari Aljazirah, Jumat (27/10), dalam sebuah pernyataan, Haider al-Abadi memerintahkan pasukan pemerintah untuk menunda operasi mereka selama 24 jam agar memungkinkan penyebaran pasukan lain berkoordinasi dengan pasukan Kurdi di daerah yang disengketakan dan di sepanjang perbatasan negara tersebut.
Penangguhan gerakan pasukan akan memungkinkan tim teknis dari kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam penempatan tersebut. "Ini ditujukan untuk mencegah bentrokan dan pertumpahan darah di antara orang-orang di negara yang sama," kata al-Abadi.
Keputusan Al-Abadi terjadi sehari setelah pasukan pemerintah dan pasukan Kurdi bentrok di dekat kota utara Mosul. Pekan lalu, pasukan Irak merebut kembali wilayah Kirkuk yang kaya minyak, yang telah dipegang oleh orang-orang Kurdi sejak tentara Irak melarikan diri dari pertempuran melawan ISIS pada 2014.
Kekerasan terjadi setelah referendum separatis pada 25 September, di mana 92 persen orang Kurdi mendukung kemerdekaan dari Irak, memicu ketegangan di antara kedua belah pihak. Sebelumnya, koalisi pimpinan AS mengatakan pasukan Irak dan Kurdi harus fokus pada dialog dan mengurangi ketegangan internal untuk memerangi musuh yang lebih besar.
"Kami mendorong dialog. Kami mencoba untuk membuat ketegangan turun dan memfokuskan kembali usaha kami untuk mengalahkan ISIS," kata juru bicara koalisi Kolonel Ryan Dillon.
Dillon mengatakan dialog diperlukan untuk mencegah kebangkitan ISIS. "Mereka berkembang dengan ketidakstabilan dan perselisihan antar kelompok, dan kita tidak bisa membiarkannya muncul kembali. Kita harus memotong kepala ular itu dan mencegahnya untuk kembali," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
