REPUBLIKA.CO.ID,RIYADH -- Menteri Luar Negeri dan Kepala staf dari negara-negara anggota Koalisi Arab yang mendukung legitimasi di Yaman meminta PBB untuk merevisi alat pencari fakta dan mekanisme di belakang sebuah laporan palsu pada anak-anak dalam konflik bersenjata.
Dalam sebuah pernyataan resmi dirilis pada akhir pertemuan mereka di Riyadh pada hari Ahad malam, mereka menolak sebagian isi laporan Sekjen PBB karena mengandung informasi palsu dan menunjukkan keberatan kuat pada laporan tersebut, dilansir dari laman Saudi Gazette, Senin (30/10).
Pada saat yang sama, mereka memuji bagian dari laporan ini, yang menyebutkan langkah-langkah yang diambil oleh koalisi dalam melindungi warga sipil, kata Kolonel Turki Al Malki, juru bicara dari pasukan koalisi di konferensi pers.
Al Malki mengatakan, pertemuan ini sangat mengecam peran negatif Iran di Yaman dengan mendukung kudeta milisi dengan senjata, amunisi, rudal balistik dan tambang yang mewakili pelanggaran dari resolusi Dewan keamanan No. 2216. Ia menekankan bahwa rezim Iran dan alat-alatnya bertanggung jawab atas destabilisasi keamanan di wilayah ini.
Para menteri dan pejabat militer mengutuk milisi sebagai pembunuhan orang-orang Yaman dan membuat mereka mengalami kelaparan, rasa takut, dan terkena penyakit.
Mereka juga menuduh milisi sebagai upaya mengutak-atik kemampuan orang-orang Yaman dan mengancam keamanan dan stabilitas dari negara-negara di wilayah ini, terutama Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain. Selain menghalangi navigasi maritim di Bab Al mandab, salah satu perlintasan air yang paling penting di dunia.
Al-Malki mengatakan bahwa pertemuan tersebut menekankan pentingnya untuk melawan praktek-praktek permusuhan yang dilakukan oleh kudeta milisi, dan menekankan kembali pendirian mereka oleh legitimasi, keamanan, kesatuan, stabilitas dan integritas teritorial Yaman selain melindungi rakyat Yaman dari pelanggaran milisi secara terus-menerus. Mereka juga menggarisbawahi kebutuhan untuk menghadapi Al-Qaeda dan organisasi teroris lainnya.
Pertemuan tersebut mengecam pelanggaran atas kesucian situs suci Islam, seperti menargetkan Makkah dengan serangan rudal, sebuah tindakan yang dikutuk oleh dunia Muslim.
Mereka juga mengutuk kudeta milisi sebagai tindakan kriminal, seperti menyalahgunakan anak-anak dalam konflik bersenjata dan juga mengepung kota-kota dan menjarah bantuan kemanusiaan, yang menyebabkan epidemi dan kelaparan di kalangan warga sipil.
Sementara memuji peran kemanusiaan besar yang diberikan oleh Pusat Bantuan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman, para menteri dan pejabat menegaskan kembali komitmen penuh negara mereka untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang Yaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
