REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Pemimpin terguling Katalunya, Carles Puigdemont, pada Selasa (31/10) mengatakan menerima pemilihan umum dini oleh pemerintah pusat Spanyol setelah Madrid menguasai wilayah tersebut untuk menghalangi dorongan merdeka.
Puigdemont, yang berbicara dalam jumpa pers di Brussels, juga mengatakan tidak mencari suaka di Belgia setelah jaksa Spanyol menganjurkan tuduhan pemberontakan dan penghasutan terhadap dirinya. Ia akan kembali ke Katalunya saat diberi "jaminan" oleh pemerintah Spanyol.
Pengumuman Puigdemont ia akan menerima pemilihan umum daerah pada 21 Desember menegaskan pemerintah Madrid berhasil mengatasi perjuangan panjang atas Katalunya, setidak-tidaknya untuk saat ini. Perlawanan terhadap penguasaan langsung Madrid terhadap Katalunya gagal terwujud pada awal minggu ini dan kepemimpinan pemberontak dalam kekacauan.
Mahkamah Konstitusi Spanyol pada Selasa menghalangi pernyataan kemerdekaan sepihak parlemen daerah itu pada Jumat, yang tidak mendapatkan perhatian dan menyebabkan pemecatan Puigdemont kurang dari satu jam setelah pernyataan tersebut dibuat.
"Saya meminta orang Katalan menyiapkan perjalanan panjang. Demokrasi akan menjadi dasar kemenangan kami," kata Puigdemont.
Pemerintah Spanyol telah mengatakan Puigdemont dipersilahkan mengambil kesempatannya dan bertahan dalam pemilihan pada 21 Desember, yang diminta oleh Perdana Menteri Mariano Rajoy sebagai cara untuk menyelesaikan kebuntuan .
Krisis politik Spanyol yang paling parah dalam empat dasawarsa sejak kembalinya demokrasi di akhir 1970-an, dipicu referendum kemerdekaan di Katalonia pada 1 Oktober.
Meskipun dinyatakan ilegal oleh pengadilan Spanyol dan kurang dari separuh pemilih yang memenuhi syarat Katalunya ikut ambil bagian dalam pemungutan suara, pemerintah daerah pro-pemisahan diri tersebut mengatakan pemungutan suara tersebut memberinya mandat untuk kemerdekaan.
Negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman dan Prancis mendukung Rajoy dan menolak mengakui kemerdekaan negara bagian Katalan, walaupun beberapa di antaranya meminta perundingan di antara pihak berlawanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika