REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK -- Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait permintaan hukuman mati kepada pelaku penyerangan mendapat peringatan keras dari ahli hukum. Komentar tersebut berpotensi merusak jalannya persidangan Sayfullo Saipov.
Mantan Asisten Jaksa Agung Amerika Serikat Andrew C McCarthy menilai pernyataan yang dilontarkan Presiden Amerika membuat pelaku berpotensi tidak mendapatkan peradilan yang berimbang. Presiden, dia melanjutkan, biasanya menghidari melontarkan komentar terkait kasus persidangan yang sedang berjalan.
Sebab, hal tersebut dapat digunakan pengacara tersangka sebagai dalih mendapatkan peradilan yang berat sebelah. "Kita semua tahu kalau pelaku seharusnya dihukum mati, tapi departemen kehakiman akan sulit merealisasikannya karena Anda mengatakan hal itu," kata Andrew C McCarthy, Kamis (2/11), seperti dikutip independent.
Pelaku Sayfullo Saipov berpotensi mendapatkan hukuman mati menyusul perbuatannya yang mengendarai truk ke jalur pejalan kaki dan pesepeda. Insiden tersebut menewaskan delapan orang dan melukai 12 orang lainnya.
Pria berdarah Uzbekistan itu mengaku kepada pihak berwenang telah melakukan percobaan menggunakan truk sewaan pada tanggal 22 Oktober lalu sebelum melakukan aksinya. Pelaku mengaku merasa baik tentang apa yang telah dia lakukan setelah serangan tersebut.
Sebelum meminta hukuman mati, Trump sebelmnya juga mempertimbangkan untuk mengirim Saipov ke kamp tahanan Teluk Guantanamo. Penjara yang terletak di Republik Kuba ini sudah sejak lama dijadikan tempat tahanan bagi para tersangka terorisme. "Saya pasti akan mempertimbangkan itu, mengirim dia ke Gitmo," kata Trump.
Ide mengirim Saipov ke Guantanamo mendapat dukungan dari salah satu politikus Partai Republik John McCain. Dukungan ini cukup menyita perhatian karena sebelumnya McCain berselisih pendapat dengan Trump terkait kebijakan luar negeri. "Bawa dia ke Guantanamo," kata McCain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika