REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud mengumumkan pembentukan komite anti-korupsi baru yang diketuai oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Al-Arabiya TV melaporkan, komite ini telah menahan 11 pangeran, empat menteri yang masih menjabat, dan puluhan mantan menteri.
Komite anti-korupsi ini telah diberi wewenang luas untuk menyelidiki kasus korupsi, mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatasan perjalanan, serta membekukan aset.
"Tanah air tidak akan ada kecuali jika korupsi dibasmi dan koruptorlah yang bertanggung jawab," kata surat keputusan kerajaan.
Raja Salman juga merombak kabinet dengan menunjuk dua menteri baru pada Sabtu (4/11) ke pos keamanan dan ekonomi. Salah satu anggota kerajaan yang paling menonjol, Pangeran Miteb bin Abdullah, tersingkir setelah posisinya digantikan oleh Khaled bin Ayyaf sebagai Pemimpin Garda Nasional. Sementara Menteri Perekonomian Adel Fakieh diganti oleh wakilnya, Mohammed al-Tuwaijri.
Pangeran Miteb, anak pilihan almarhum Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama dalam perebutan takhta kerajaan, sebelum Pangeran Mohammed diangkat sebagai putra mahkota secara tak terduga dua tahun lalu. Dia mewarisi kendali atas Garda Nasional, pasukan keamanan internal elit Arab Saudi, dari ayahnya, yang telah menjalankannya selama lima dekade.
Pangeran Miteb adalah anggota keluarga Abdullah yang terakhir yang menempati posisi di struktur kekuasaan Arab Saudi. Langkah perombakan kabinet ini tentu akan memperkuat kendali Putra Mahkota Mohammed terhadap institusi keamanan kerajaan.
Pangeran Mohammed, putra raja berusia 32 tahun, sudah menjabat sebagai menteri pertahanan dan dinobatkan sebagai pewaris takhta. Ia menyingkirkan sepupunya yang lebih tua, Pangeran Mohammed bin Nayef yang menjabat sebagai menteri dalam negeri.
Dia bertanggung jawab atas perang Arab Saudi di Yaman. Ia juga harus mengeluarkan kebijakan energi dengan implikasi global dan membuat rencana kerajaan untuk membangun masa depan di luar ketergantungan terhadap minyak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika