REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menunjuk dua menteri baru untuk memimpin bidang utama, keamanan dan ekonomi. Raja mencopot salah satu anggota terkemuka keluarga kerajaan dari jabatannya sebagai kepala Garda Nasional dan meningkatkan peran putra mahkota muda kerajaan tersebut.
Raja Salman juga mengumumkan pembentukan komite baru anti-korupsi, yang diketuai Putra Mahkota Mohammed bin Salman, yang menurut televisi Al Arabiya, komite tersebut telah menahan 11 pangeran, empat menteri dan puluhan mantan menteri. Namun nama tersangka itu tidak disebutkan.
"Dalam perombakan kabinet, Pangeran Miteb bin Abdullah, yang menjabat menteri Garda Nasional, diganti Khaled bin Ayyaf, sementara Menteri Perekonomian Adel Fakieh digantikan wakilnya, Mohammed al-Tuwaijri," kata keputusan kerajaan, yang dilaporkan media kerajaan.
Pangeran Miteb, yang merupakan pilihan almarhum Raja Abdullah, pernah dianggap sebagai pesaing utama takhta sebelum kenaikan tak terduga Pangeran Mohammed dua tahun lalu.
Ia mewarisi kendali Garda Nasional, sebuah pasukan keamanan elit internal terbentuk dari unit kesukuan tradisional, dari ayahnya, yang memimpin kendali selama lima dasawarsa. Pangeran Miteb adalah anggota terakhir cabang keluarga Abdullah yang memegang tingkat kedudukan atas dalam struktur kekuasaan Saudi.
Langkah tersebut menggabungkan kendali Pangeran Mahkota Mohammed atas lembaga keamanan kerajaan, yang telah lama dikepalai oleh cabang keluarga berbeda.
Pangeran Mohammed, putra raja berusia 32 tahun, sudah bertugas sebagai menteri pertahanan dan dinobatkan sebagai pewaris tahta pada perombakan Juni, menyingkirkan sepupunya yang lebih tua, Pangeran Mohammed bin Nayef yang juga menjabat sebagai menteri dalam negeri.
Ia bertanggung jawab pada saat bersamaan, dalam operasi Arab Saudi pada perang Yaman, mendikte kebijakan energi dengan dampak global, dibalik rencana kerajaan tersebut untuk membangun sebuah masa depan tanpa ketergantungan dengan minyak.
Pangeran Mohammed saat ini juga akan mengepalai badan antikorupsi baru, yang diberi perluasan wewenang untuk menyelidiki perkara, seperti mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatasan perjalanan, serta pembekuan aset.
"Tanah air tidak akan makmur kecuali tindak perkara korupsi telah dibasmi dan para pelaku korup bertanggung jawab atas perbuatannya," kata keputusan kerajaan tersebut.
Menteri perekonomian baru kerajaan itu, Tuwaijri, adalah mantan pilot angkatan udara Saudi dan mantan pemimpin pelaksana HSBC wilayah operasi Timur Tengah yang telah memimpin program kementerian ekonomi untuk memprivatisasi aset pemerintah dengan nilai sekitar 200 miliar dolar AS.
Ia menggantikan Fakieh, yang berpengaruh besar dalam reformasi ekonomi kerajaan itu sejak pengangkatannya menjadi menteri ekonomi dan perencanaan pada 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika