REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan, Rusia menentang sebuah rancangan resolusi PBB untuk memperpanjang mandat penyelidikan internasional atas serangan senjata kimia di Suriah, Rabu (9/11).
Komentar Ryabkov muncul beberapa jam setelah Rusia menolak sebuah laporan penyelidikan internasional yang menuduh rezim Suriah melakukan serangan gas beracun mematikan.
Perdebatan di Dewan Keamanan PBB mengenai laporan tersebut mencerminkan perbedaan tajam antara Rusia, sekutu terpenting Suriah, dan negara-negara Barat yang mendukung pihak oposisi Bashar al-Assad.
Seperti dilansir Arab News, Rusia dan Amerika Serikat bersaing menyebarkan resolusi di badan ahli,yang dikenal sebagai Joint Investigative Mechanism, atau JIM. Mandatnya berakhir 14 November.
Penyelidikan menemukan bahwa rezim Presiden Suriah Bashar Assad disalahkan atas serangan kimia di kota Khan Sheikhoun yang menewaskan puluhan orang pada bulan April. Hal itu menurut sebuah laporan yang dikirim ke Dewan Keamanan PBB pada 26 Oktober.
Rusia membantah tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Damaskus bertanggung jawab atas serangan tersebut. Moskow berpendapat bahwa bahan kimia yang membunuh penduduk sipil adalah milik oposisi, bukan rezim.
Pada bulan lalu Rusia memberikan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk tidak memperbarui mandat investigasi tersebut. "Saya menekankan bahwa kita sama sekali tidak perlu pertanyaan untuk mengakhiri kegiatan ini," kata Ryabkov.
Wakil Duta Besar Rusia Vladimir Safronkov juga dengan tegas mengkritisi laporan tersebut, terutama kegagalan para ahli untuk mengunjungi Khan Sheikhoun, yang menurut Mulet dikarenakan alasan keamanan.
Rancangan resolusi PBB oleh AS mengatakan, Suriah tak boleh mengembangkan atau memproduksi senjata kimia. Resolusi ini menyerukan kepada semua pihak di Suriah untuk bekerja sama penuh dengan penyelidikan internasional.
Duta Besar AS Nikki Haley mengatakan, draft AS yang telah direvisi dan diedarkan pada Selasa mencakup beberapa poin dari rancangan Rusia, termasuk pentingnya standar tinggi dan bukti yang masuk akal. Tapi, Rusia tetap tidak sepakat.
Asisten Sekretaris Jenderal Edmond Mulet, yang memimpin JIM, mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk mencegah semua orang menggunakan senjata kimia dan mengakhiri penggunaan senjata semacam itu selamanya. "Saya memahami isu-isu politik seputar situasi di Republik Arab Suriah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
