REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Enam angota parlemen Katalan bersaksi pada Kamis (9/11) waktu setempat setelah hakim menuduh mereka mengabaikan perintah Mahkamah Konstitusi dan mengizinkan pemungutan suara untuk deklarasi kemerdekaan Katalunya. Hakim Agung Pablo Llarena akan memutuskan setelah selesai menginterogasi mereka jika ada tindakan pencegahan, termasuk menahan mereka dalam tahanan harus diterapkan saat penyelidikan berlanjut.
Adapun keenam anggota parlemen itu termasuk juru bicara parlemen Carme Forcadell. Ia dan lima anggota lainnya kemungkinan akan menghadapi tuduhan pemberontakan, penghasutan, dan penggelapan uang. Menurut hukum Spanyol, untuk tuduhan kejahatan tersebut dapat dihukum 30 tahun penjara.
Hakim Agung menunda pemeriksaan selama lebih dari seminggu setelah pengacara anggota legislatif tersebut berpendapat mereka tidak diberi cukup waktu untuk mempersiapkan pembelaan.
Deklarasi kemerdekaan tersebut dilakukan pada 27 Oktober di parlemen Katalan oleh sebagian besar anggota parlemen oposisi. Namun ditahan meski ada keputusan pengadilan sebelumnya. Kemudian Spanyol menggulingkan mereka, membubarkan parlemen dan menyerukan diadakannya pemilihan daerah baru pada 21 Desember.
Hal ini terjadi pertama kalinya dalam empat dasawarsa dari pemerintahan demokratis yang mengambilalih satu dari 17 daerah otonomi.
Delapan anggota kabinet Katalan yang sekarang diberhentikan dan dua aktivis telah dipenjara karena Pengadilan Negeri menuntut pelanggaran pemberontakan dan penghasutan kepada mereka. Lalu seorang pejabat dibebaskan dengan jaminan, namun tetap menjadi tersangka dalam penyelidikan tersebut.
Mantan presiden Katalan Carles Puigdemont dan empat menterinya melarikan diri ke Brussels. Mereka melawan perintah penangkapan dan ekstradisi Spanyol. Mereka juga mengumpulkan dukungan Eropa untuk tujuan mereka. Meskipun tidak ada negara yang berpihak kepada mereka sejauh ini. Dan kehadiran mereka di ibu kota Belgia itu menciptakan perpecahan di kalangan politikus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
