Kamis 09 Nov 2017 18:38 WIB

PBB: Blokade Bawa Bencana Bagi Penduduk Yaman

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Elba Damhuri
Tentara anak Houthi di Yaman.
Foto: Yemen Times
Tentara anak Houthi di Yaman.

REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- PBB meminta koalisi yang dipimpin Arab Saudi membuka blokade yang dilakukan terhadap Yaman. Hal ini dibutuhkan lantaran potensi bencana kelaparan yang menghantui negara tersebut.

"Yaman menghadapi kelaparan terbesar di dunia dalam beberapa dekade dengan jutaan korban jika pengiriman bantuan tidak dilanjutkan," kata Pejabat PBB bidang Kemanusiaan, Mark Lowcock, seperti diwartakan BBC, Kamis (9/11).

Mark Lowcock meminta Saudi segera membuka blokade tersebut. Permintaan pembukaan blokade juga sudah dia sampaikan ke Dewan Keamanan PBB dalam rapat tertutup.

Lowcock mengatakan sebanyak tujuh juta warga Yaman terancam kelaparan. Yaman selama ini bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan warga sipil guna bertahan hidup. Namun, kini makanan, bahan bakar atau obat-obatan tidak dapat dibawa memasuki negeri itu.

Menurut data PBB, Lebih dari 8.670 orang di mana 60 persen di antaranya warga sipil telah terbunuh dan 49.960 terluka dalam serangan udara. Perang sipil Yaman berkecamuk sejak Maret 2015 setelah milisi Houthi melakukan perebutan kekuasaan.

Palang Merah Internasional mengatakan akses pengiriman tablet klorin saat ini telah terblokir. Padahal, obat-obatan itu penting untuk memerangi epidemi kolera yang telah mempengaruhi lebih dari 900 ribu orang. Sejumlah kalangan menyebut bencana Yaman ini sangat memilukan.

Seperti diketahui, Arab Saudi yang saat ini memimpin koalisi negara-negara Arab Sunni dalam konflik Yaman, menutup akses ke semua jalur masuk ke negara tersebut. Ini dilakukan setelah pemberontak Houthi menembakkan sebuah rudal balistik ke Riyadh.

Warga Yaman lantas mengecam keputusan Arab Saudi menutup jalur masuk darat, udara, dan laut di negara itu. Mereka menyebutnya sebagai tindakan penghukuman kolektif yang berbahaya karena akan berisiko terhadap jutaan warga sipil dan memperburuk keadaan negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement