REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Ahad (12/11) mengatakan negaranya tidak akan mengalami gagal bayar utang atau wanprestasi.
Pernyataan tersebut disampaikan satu hari sebelum Venezuela duduk dalam perundingan bersama para kreditur. Caracas akan diwakili oleh dua orang pejabat yang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat.
Dua pejabat tersebut adalah Wakil Presiden Tareck El Aissami dan Menteri Ekonomi Simon Zerpa, kata Maduro, sekaligus membantah laporan awal yang menyebutkan para pejabat yang terkena sanksi tidak akan hadir dalam perundingan hutang untuk mengurangi kekhawatiran dari pihak pemberi utang.
"Orang-orang bilang Venezuela akan menyatakan gagal bayar. Ini tidak akan pernah terjadi," kata Maduro dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi negara.
"Kami tidak akan wanprestasi. Kami selalu mempunyai strategi yang jelas dan strategi itu adalah merundingkan ulang utang luar negeri," kata dia.
Perundingan itu bertujuan untuk membicarakan kemungkinan restrukturisasi (pengurangan) utang dalam bentuk obligasi senilai 60 miliar dolar AS. Sanksi ekonomi dari Washington membuat Venezuela tidak mungkin melakukan pembiayaan kembali utang mereka karena bank asal Amerika Serikat tidak boleh membeli kembali obligasi yang diterbitkan oleh Caracas.
Di sisi lain, restrukturisasi juga sulit dilakukan karena sanksi yang sama melarang para investor berunding dengan sejumlah pejabat negara yang sekarang duduk sebagai anggota sebuah komisi yang mengurus utang. Kukuhnya sikap Maduro soal pembiayaan ulang dan restrukturisasi dalam situasi yang sulit itu membuat para investor curiga sang presiden tengah berencana mengumumkan gagal bayar secara diam-diam.
"Besok (Senin waktu setempat) kami akan memulai putaran pertama perundingan ulang dan pembiayaan ulang utang Venezuela. Kami akan diwakili oleh Tareck El Aissami dan kepala komisi yang ditugaskan menangani persoalan ini," kata Maduro.
Dia mengatakan sebanyak 414 kreditur sudah memastikan akan hadir, dan menyebut 91 persen di antara mereka adalah pemegang utang luar negeri Venezuela. Sejumlah sumber pada pekan lalu mengatakan para pejabat yang dikenai sanksi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan datang dalam perundingan utang itu.
Pada tahun ini pemerintahan Trump memang menjatuhkan sejumlah sanksi karena menilai pemerintahan Maduro telah mengancam demokrasi dan melanggar hak asasi manusia. Pada pekan lalu sejumlah investor mengaku optimistis dengan nasib investasi mereka.
Harga surat obligasi yang diterbitkan pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara PDSVA sempat melonjak pada Jumat oleh optimisme menjelang negosiasi tersebut. Para investor bahkan tidak mengabaikan peristiwa pada Jumat saat perusahaan listrik negara Corpoelec dinyatakan wanprestasi karena tidak membayar bunga utang tepat waktu. Corpoelec sendiri mengaku sudah mengirim uang kepada para kreditur.
Menanggapi peristiwa itu Maduro mengatakan Corpoelec sudah memenuhi kewajiban mereka, namun sejumlah bank sengaja menyabotase transfer tersebut sebagai bagian dari perang ekonomi.
"Apa yang terjadi adalah, bank-bank internasional sengaja menyembunyikan uang yang sudah dikirim. Mereka menyembunyikannya," kata dia.
"Citibank, pada mafia di Citibank, kalian telah berupaya menghancurkan negara kami dalam berbagai kesempatan," kata Maduro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika