REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Pemerintah Iran telah menolak permintaan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas program rudal balistiknya. Iran menegaskan bahwa kesepakatan nuklir yang telah tercapai pada 2015 tak dapat dinegosiasikan kembali.
Pekan lalu Macron telah mengunjungi Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Dalam kunjungannya, Macron menyatakan keprihatinannya perihal program rudal balistik Iran.
Hal tersebut disampaikan setelah sebuah rudal yang menargetkan Riyadh ditembakan milisi Houthi Yaman dua pekan lalu. Arab Saudi menuding bahwa rudal yang ditembakan Houthi merupakan rudal milik Iran. Tudingan ini segera dibantah oleh Iran.
Walaupun rudal Houthi berhasil dihalau dan dijatuhkan Arab Saudi, namun Macron menilai penting untuk segera dilakukan pembahasan perihal program rudal Iran.
"Rudal yang dihalau oleh Arab Saudi diluncurkan dari Yaman, yang jelas merupakan rudal Iran, menunjukkan dengan tepat kekuatan program mereka," kata Macron dalam sebuah sesi konferensi pers di Dubai.
Namun Iran menolak permintaan Macron. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qassemi mengatakan bahwa program rudalnya bersifat defensif dan tidak terkait dengan kesepakatan nuklir. "Prancis sepenuhnya menyadari posisi tegas negara kita bahwa urusan pertahanan Iran tidak dapat dinegosiasikan," kata Qassemi, dikutip laman Aljazirah, Ahad (12/11).
"Kami telah mengatakan kepada pejabat Prancis berulang kali bahwa kesepakatan nuklir tidak dapat dinegosiasikan dan masalah lainnya tidak akan diizinkan untuk ditambahkan," ujar Qassemi menambahkan.
Bulan lalu, Macron telah menjalin komunikasi via telepon dengan Presiden Iran Hassan Rouhani. Dalam kesempatan tersebut, Macron mengatakan kepada Rouhani bahwa Prancis tetap berkomitmen terhadap kesepakatan nuklir Iran. Kendati demikian, Macron menambahkan, perlu digelar dialog dengan Iran mengenai isu strategis, termasuk tentang program rudal balistik Teheran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika