REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Militer Myanmar mengganti jenderal penanggung jawab negara bagian Rakhine setelah tindakan keras tentara memaksa lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya ke Bangladesh di tengah laporan pemerkosaan massal, penyiksaan dan kejahatan kemanusiaan lain.
Tidak ada alasan diberikan untuk Mayor Jenderal Maung Maung Soe dalam pemindahan dari jabatannya sebagai kepala Komando Barat di Rakhine, tempat militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, melancarkan penggerebekan menumpas pemberontak pada Agustus.
"Saya tidak tahu alasan mengapa ia dipindahkan," kata Mayor Jenderal Aye Lwin, wakil direktur perang psikologis dan departemen hubungan masyarakat di Kementerian Pertahanan, "Dia tidak dipindahkan ke jabatan apa pun saat ini. Dia telah disiapkan."
Langkah tersebut dilakukan menjelang kunjungan pada Rabu oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson, yang diperkirakan menyampaikan pesan tegas kepada jenderal Myanmar, di samping pemimpin negara Aung San Suu Kyi, yang dikacam Barat karena gagal menghentikan kekejaman dan hanya memiliki sedikit kekuasaan.
Senator di Washington mendesak mengeluarkan undang-undang, yang memberlakukan sanksi ekonomi dan sanksi perjalanan menyasar militer serta kepentingan usahanya.
Pemerintah di Myanmar yang sebagian besar masyarakatnya umat Buddha Myanmar, menganggap Rohingya sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.
Pemimpin negara Asia, yang bertemu di Manila pada Senin, menghindari pembicaraan tentang arus besar Rohingya, mengecewakan harapan kelompok hak asasi manusia, yang menginginkan keberpihakan kuat.
Perpindahan Maung Soe Tint Naing diperintahkan pada Jumat lalu, dan Jenderal Brigadir Jenderal Soe Tint Naing ditunjuk sebagai kepala baru Komando Barat.
Komando Barat, yang terdiri dari tiga divisi, diawasi oleh Biro Operasi Khusus, yang melapor ke kantor Panglima Angkatan Darat, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan tindakan tentara di Rakhine seperti contoh pembersihan suku di buku bacaan. Myanmar mengatakan pembersihan itu diperlukan untuk keamanan negara setelah petempur Rohingya menyerang 30 pos keamanan dan satu pangkalan militer di negara bagian tersebut pada 25 Agustus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
