REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi segera mengakhiri konflik di Rakhine. Guterres juga meminta Suu Kyi untuk mempersilahkan minoritas muslim Rohingya untuk menginjakan kaki kembali di kampung halaman mereka.

Hal tersebut disampaikan Antonio Guterres saat bertemu Suu Kyi di Manila, Selasa (14/11) pagi. Menteri Luar Negeri Asmerika Serikat Rex Tillerson dijadwalkan juga akan bertemu Suu Kyi di Manila sebelum bertolak ke Myanmar.

"Sekretaris Jendral menekankan penguatan akses kemanusiaan, keamanan, harga diri, martabat serta rekonsiliasi antar masyarakat," kata sebuah pernyataan PBB seperti diwartakan Channel News Asia.

Keresahan terkait Rakhine juga disampaikan Antonio Guterres dihadapan para pemimpin negara anggota ASEAN. Dia mengatakan, ungsian ratusan ribu etnis Rohingya merupakan eskalasi yang mengkhawatirkan dalam sebuah tragedi berkepanjangan.

Dia mengatakan, konflik tersebut berpotensi menjadi sumber ketidakstabilan dan radikalisasi di kawasan. Hal itu disampaikan secara hati-hati oleh Guterres agar tidak menyalahkan Suu Kyi secara langsung. Dia menekankan pada perlakuan militer dalam konflik tersebut.

Sebelumnya, PBB mengungkap kasus kekerasan hingga perkosaan menimpa pengungsi muslim Rohingya di Rakhine. Hal tersebut dilakukan anggota tentara Myanmar sejak operasi militer pada 25 Agustus lalu.

Fakta tersebut didapatkan PBB usai mengunjungi kamp pengungsian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh. PBB mendapati wanita muslim Rohingya secara sistematis menjadi target oleh militer Myanmar.

Kekerasan seksual yang dialami wanita Rohingya sudah diperintahkan, diatur dan dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar. Bahkan korban dipaksa telanjang, dihina dan diperbudak secara seksual di penangkaran militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika