REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Militer Mynamar membantah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut adanya pemerkosaan terhadap warga Rakhine oleh tentara. Mereka juga menolak tuduhan telah membakar desa dan mengambil harta benda minoritas Rohingya.
Bantahan itu dilontarkan militer Myanmar setelah melakukan investigasi internal menyusul tuduhan tersebut. Secara keseluruhan, hasil investigasi itu menyebut tentara Myanmar tidak bersalah terkait krisis Rohingya.
Sementara, Amnesti Internasional menyebut hasil investigasi internal yang telah dilakukan kurang tervalidasi. Mereka menyebut, penyelidikan itu dibuat semata-mata untuk menutupi kejadian yang sebenarnya.
Sebelumnya, PBB mengungkap kasus kekerasan hingga perkosaan menimpa pengungsi muslim Rohingya di Rakhine. Hal tersebut dilakukan anggota tentara Myanmar sejak operasi militer pada 25 Agustus lalu.
Fakta tersebut didapatkan PBB usai mengunjungi kamp pengungsian Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh. Kekerasan seksual yang dialami wanita Rohingya sudah diperintahkan, diatur dan dilakukan oleh angkatan bersenjata Myanmar.
Pemeritnah Myanmar lantas merotasi jenderal yang bertanggung jawab atas operasi militer di Rakhine. Alasan pergeseran Mayor Jenderal Maung Maung Soe sebagai kepala Komando Barat di negara bagian Rakhine hingga saat ini masih belum jelas.
"Saya tidak tahu mengapa dia dipindahkan. Dia tidak ditempatkan dimanapaun saat ini dan dimasukkan ke dalam tentara cadangan," kata Pejabat Kementerian Pertahanan Myanmar Mayor Jenderal Aye Lwin.
Baca juga, Tentara Myanmar Pilih Gadis Rohingya dan Memerkosanya.
Organisasi HAM meminta timpencari fakta PBB untuk masuk ke Rakhine. Namun, berdasarkan laporan BBC, Selasa (14/11) akses ke wilayah Rakhine kini dibatasi dan dikontrol ketat. Akses masuk ke kawasan tersebut sudah dijaga kepolisian bersenjata.
Sementara dalam sebuah pernyataan di sosial media, militer Myanmar mengaku telah mewawancarai ribuan warga desa untuk mendukung bantahan mereka. Warga sepakat jika otoritas tidak menembak warga tak berdosa, tidak melakukan kekerasan seksual, tak mengambil harta benda, tidak membakar masjid dan kejahatan lainnya.
Mereka sepakat 'teroris' yang disebut Bengali merupakan pihak bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Termasuk mengungsinya etnis Rohingya keluar Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika