REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of South East Asia (ASEAN) yang berlangsung di Vietnam tidak membahas secara serius tragedi kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di daerah Rakhine Myanmar. ASEAN hanya menyinggung masalah Rohingya sangat normatif dan tidak ada langkah-langkah konkrit.
"ASEAN mengadakan kegiatan KTT sangat formalistik, berjarak dan bebas nilai situasi ini tercermin dari perhatian mereka yang minim terhadap urusan etnis Rohingya meski saat ini terus terusir dari Rakhine," ujar Rofi Munawar dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (15/11).
Ia mengatakan Charter Asean memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Namun hal ini tidak berarti abai atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar.
Rofi menjelaskan , belum lama ini Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya yang meminta militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya. Untuk itu sudah sepantasnya, ASEAN menjadikan sikap tersebut sebagai panduan dalam mengambil kebijakan.
"ASEAN nampak dingin dalam menanggapi persoalan Rohingya, padahal disana ada permasalahan hak azasi manusia dan solidaritas yang rendah di Negara Myanmar" tegas Rofi.
Legislator asal Jawa Timur ini juga melihat usaha diplomatik Indonesia untuk mendorong negara ASEAN lainnya ternyata belum membuahkan hasil. Skema 4 + Plus satu yang di dorong oleh Pemerintah Indonesia terhadap kekerasn etnis di rakhine dianggap angin lalu oleh Myanmar.
Empat formula tersebut yakni menjunjung perdamaian dan stabilitas di wilayah Rakhine, proteksi untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku dan agama, menahan diri secara maksimal dan tak menggunakan kekerasan, serta akses kepada sistem perlindungan kemanusiaan.
Adapun plus 1 adalah implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State di Persatuan Bangsa Bangsa yang dipimpin oleh Kofi Annan.
"Padahal Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong isu ini sebagai salah satu prioritas , karena forum tersebut sarana yang sangat tepat untuk menegaskan sikap Indonesia dan langkah serius Pemerintahan Mynamar," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika