REPUBLIKA.CO.ID, WARSAWA -- Kantor Lembaga Demokratis dan Hak Asasi Manusia (ODHIR), pada Kamis (16/11), menerbitkan data tentang kejahatan kebencian akibat bias suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA) sepanjang tahun 2016. ODHIR adalah institusi utama Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE).
Direktur ODHIR Ingibjorg Solrun Gisladottir mengungkapkandata tentang kejahatan kebencian ini diterbitkan dalam rangka memepringati Hari Toleransi Internasional. "Ini adalah kontribusi kami untuk mendukung perjuangan penting melawan intoleransi dan diskriminasi di wilayah OSCE," kata Gisladottir, dikutip laman Anadolu Agency, Jumat (17/11).
Dalam data yang diterbitkan ODHIR, tercatat sekitar 5.998 kasus kejahatan kebencian sepanjang 2016 akibat bias SARA. Data tersebut mencakup informasi resmi dari 48 negara peserta, 125 kelompok masyarakat sipil, statistik resmi dari 34 negara, dan statistik kepolisian dari 18 negara.
Setidaknya terdapat 2.154 kasus rasisme dan xenophobia sepanjang 2016. Jumlah ini diikuti dengan 1.661 kasus anti-Yahudi, 371 laporan bias terhadap umat Islam, serta sekitar 900 laporan akibat bias gender. Selain itu, terdapat pula kasus-kasus yang dimotivasi akibat bias Kristen danpelecehan terhadap kelompok difabel.
"Insiden yang dilaporkan oleh masyarakat sipil merupakan elemen penting dari pelaporan kami. Untuk benar-benar mencerminkankekayaan data yang kami terima, kami telah menciptakan sebuah platform tahunini yang memungkinkan pengguna untuk menyaring dan mengunduh data secaralangsung dari situs kami," kata Gisladottir.
Gisladottir mendorong agar setiap negara peserta ODHIR dapat menangani semua tindakan dan manisfestasi kebencian, termasuk kejahatankebencian, dengan semangat dan sungguh-sungguh. Kami siap membantu mereka . Semakinmereka melaporkan kejahatan kebencian kepada ODHIR, semakin baik kami dapatmelakukannya, ujarnya.
Kontributor nasional 2016 untuk data ODHIR termasuk negara-negara seperti Turki, Inggris dan Rusia. Penyumbang regional 2016 mencakup organisasi seperti Yayasan Penelitian Politik, Ekonomidan Sosial (SETA) yang berbasis di Ankara, Komisaris Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR), dan Liga Anti-Fitnah (ADL).
Ikuti Whatsapp Channel Republika