REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara (Korut) mengesampingkan tawaran perundingan dari Amerika Serikat (AS). Korut tak mau berunding selama AS dan Korea Selatan (Korsel) masih melakukan latihan militer gabungan.
Duta besar Korut untuk PBB Han Tae Song juga menepis sanksi baru yang diputuskan oleh pemerintahan Donald Trump. "Selama ada kebijakan bermusuhan yang terus-menerus melawan negara saya oleh AS selama ada permainan perang terus di depan pintu kami, maka tidak akan ada negosiasi," kata Han menanggapi tawaran negosiasi dari AS.
Han mengatakan, program senjata atom Pyongyang akan tetap menjadi alat pertahanan bagi ancaman nuklir AS.
Han merupakan duta besar untuk Konferensi Pelucutan Senjata PBB di Jenewa yang membicarakan misi Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK). DPRK dan AS mempertanggungjawabkan kesepakatan nuklir 1994 yang kemudian hancur berantakan.
Han menegaskan negaranya akan terus membangun kemampuan pertahanan diri negaranya sendiri. Tapi
ia mengaku tidak memiliki informasi kapan korut akan menguji rudal balistik lagi,setelah uji coba terakhir pada dua bulan lalu. "Negara kami merencanakanpenyelesaian akhir dan kekuatan nuklir," katanya.
Berbicara mengenai sanksi lebih lanjut yang akan diumumkan oleh Trump terhadap Korut, ia menilai sanksi tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia skala besar.
"Jelas bahwa tujuan dari sanksitersebut adalah untuk menggulingkan sistem negara saya dengan mengisolasi danmencekiknya dan dengan sengaja membawa bencana kemanusiaan daripada mencegahpembangunan senjata seperti yang diklaim oleh AS dan pengikutnya," kata Han.
Sementara Korsel dan AS sepakat untuk terus berupaya mengakhiri krisis nuklir Korut secara damai. Namun seorang utusan dari AS mengatakan, sulit untuk mengukur maksud Korut yang tertutup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika