REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan AS akan mengakhiri program izin tinggal sementara yang memungkinkan hampir 60 ribu warga Haiti tinggal dan bekerja di Amerika Serikat sejak gempa dahsyat 2010 mengguncang negara tersebut.
Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan, kondisi di Haiti telah meningkat secara signifikan sehingga program izin tinggal sementara hanya akan diperpanjang untuk terakhir kalinya, sampai Juli 2019. Ini memberi waktu kepada orang-orang Haiti bersiap kembali ke rumahnya.
"Sejak gempa 2010, jumlah pengungsi di Haiti telah menurun sebesar 97 persen. Haiti dapat dengan aman menerima warganya kembali," kata departemen tersebut, Selasa, (21/11).
Para advokat dan anggota Kongres dari kedua belah pihak telah meminta administrasi Trump untuk perpanjangan 18 bulan dari program tersebut, yang dikenal sebagai Temporary Protected Status (TPS). Pemerintah Presiden Haiti Jovenel Moise juga meminta perpanjangan tersebut.
Rony Ponthieux, seorang perawat Haiti berusia 49 tahun dengan tinggal sementara yang telah tinggal di Miami sejak 1999 mengatakan ini belum berakhir. "Inilah saatnya kita berjuang untuk pembaruan izin, bukan untuk mengemasi barang-barang kami," katanya.
Dia memiliki seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang lahir di Amerika Serikat dan anak laki-laki lain di Port-au-Prince. "Kita perlu mendorong Washington untuk memberikan status hukum bagi kita dengan TPS. Ini adalah kebijakan anti-imigran," kata Ponthieux.
Advokat untuk warga Haiti mengkritik keputusan tersebut, dengan alasan kondisi di negara kepulauan itu belum meningkat bagi warga Haiti untuk dideportasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
