REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pemerintah Pakistan mengerahkan militer untuk menangani situasi protes terkait penistaan agama di Islamabad. Tentara dikerahkan untuk membubarkan massa yang memblokade jalan masuk ke ibu kota pada persimpangan Faizabad sejak 8 November.
"Sejumlah pasukan dari brigade ke-111 akan diterjunkan untuk membantu pemerintah sipil menegakkan hukum dan ketertiban di ibu kota Islamabad sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Kementerian Dalam Negeri Pakistan seperti dikutip Anadolu, Ahad (26/11).
Permintaan tersebut datang setelah protes berjam-jam yang dilakukan massa anti-penistaan. Massa yang berjumlah sekitar 2.000 orang itu telah memblokir jalan raya selama beberapa pekan dan menuntut Menteri Hukum Zahid Hamid mengundurkan diri karena dinilai telah melakukan penistaan.
Aksi itu sempat terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang berusaha membubarkan massa. Demonstran melakukan perlawanan kepada kepolisian dengan melempar batu dan memukul polisi menggunakan tongkat atau batang logam.
Dalam kesempatan tersebut, militer mengkritik pemerintah dalam mengantisipasi situasi saat ini. Pihak militer menilai otoritas tidak memanfaatkan kepolisian dengan maksimal.
Insiden itu melukai sekitar 200 orang. Peristiwa terebut juga dipercaya telah merenggut enam nyawa lainnya. Sementara, aksi protes serupa dikabarkan juga telah merambet ke sejumlah kota lain termasuk Lahore dan kawasan selatan pelabuhan Karachi.
Pemerintah telah menangguhkan operasional media setempat dan memblokir akses media sosial termasuk Twitter, Facebook, dan Instagram. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah kekhawatiran timbulnya sentimen keagamaan.
Sebelumnya, pengadilan negeri Pakistan telah menggelar sejumlah pertemuan antara pemerintah dan ketua aksi untuk meredakan protes. Massa dari partai Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah meminta agar menteri hukum dipecat. Hamid dianggap tidak mengiraukan Nabi Muhammad dalam versi baru sumpah pemilihan. Hamid telah meminta maaf atas kejadian itu dengan mengatakan kesalahan ada pada administratif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika