REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang terlibat dalam perdagangan pengungsi dan migran Afrika di Libya.
Dilansir di Aljazirah, Rabu (29/11), komentar Francois Delattre terjadi saat perdagangan manusia di Libya telah menjadi topik yang hangat sejak penyelidikan CNN menghasilkan rekaman orang-orang Afrika Barat yang dijual di pasar budak pada November.
"Perancis akan mengusulkan untuk membantu komite sanksi dalam mengidentifikasi individu dan entitas yang bertanggung jawab atas perdagangan manusia melalui wilayah Libya," katanya kepada dewan tersebut pada Selasa.
Ia mengatakan memerlukan dukungan dari anggota dewan untuk mewujudkan hal ini.
Sebuah program sanksi yang dibentuk pada 2011 memungkinkan Dewan Keamanan untuk menempatkan sanksi pada individu dan entitas yang terlibat dalam pengaturan, pengendalian atau melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap orang-orang di Libya.
Perbudakan dan perdagangan manusia telah hadir di Libya selama bertahun-tahun. "Ini telah berlangsung cukup lama," kata seorang pembela hak asasi manusia Libya, Omar Turbi.
Menurut Turbi, di bawah pemerintahan Gaddafi, Libya berjuang melawan perdagangan senjata, narkoba dan perdagangan manusia,yang bekerja sama dengan pemerintah AS untuk menyelamatkan nyawa di negara Afrika Utara.
Ia juga tidak begitu yakin apakah sanksi PBB bisa mengakhiri perdagangan manusia di Libya. "Ini akan sangat sulit untuk mengendalikan perbatasan," katanya.
Ia mengatakan yang dibutuhkan saat ini adalah bekerja untuk membentuk pemerintahan yang layak di Libya. Saat ini pemerintah di Libya tidak berdaya.
Libya terlibat dalam perang sipil pada 2014 dan secara luas dianggap sebagai negara yang gagal. Anggota Dewan Keamanan lainnya telah mengutuk perbudakan modern di Libya.
"Untuk melihat foto-foto orang-orang ini diperlakukan seperti ternak seharusnya mengejutkan hati nurani kita semua. Ada sedikit pelanggaran hak asasi manusia dan martabat manusia yang lebih besar daripada ini," ujar duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley.
Ikuti Whatsapp Channel Republika