REPUBLIKA.CO.ID, LONDON--- Organisasi Arab untuk Hak Asasi Manusia di Inggris (AOHR) mengajukan pengaduan ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk melawan kejahatan perang Uni Emirat Arab (UEA) di Yaman. Organisasi tersebut juga menuduh UEA melibatkan tentara bayaran untuk berperang di Yaman, termasuk warga dari Australia, Afrika Selatan, Columbia, El Salvador, Cile dan Panama.
"UEA tidak ingin tangannya sendiri kotor, jadi orang asing harus melakukan pekerjaan kotornya.Ini telah membuka jeda di dinding impunitas di Yaman. ICC harus memanfaatkan kesempatan ini. Kita tidak bisa berpaling saat ini," kata seorang pengacara kriminal internasional di firma hukum ANCILE Avocats Joseph Breham seperti dilansir di Middle East Monitor, Selasa (29/11).
Ia mengatakan pada September, seorang warga Yaman meninggal dunia akibat penyiksaan berat di dalam sebuah penjara rahasia yang dikelola oleh Uni Emirat Arab di Yaman selatan. Human Rights Watch mengungkapkan pasukan yang didukung UEA melakukan penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa terhadap warga Yaman.
Kekuatan Pasukan dan Pasukan Keamanan Hadrami didukung oleh UEA, mereka beroperasi didominasi di selatan Yaman.
Biro Investigasi Jurnalisme mengungkapkan pasukan tersebut terlibat dalam penculikan ratusan orang Yaman dan menempatkan mereka di penjara rahasia yang berbasis di Bandara Al-Riyyan di Yaman selatan. Laporan mengklaim pasukan tersebut menahan orang-orang yang dipenjara dalam kontainer pengiriman logam pada suhu hingga 53 derajat. Pada awal November, 113 tahanan dilaporkan dipindahkan dari sebuah penjara rahasia yang dijalankan oleh UEA ke fasilitas yang dikelola pemerintah lainnya di kota pantai Mukalla.
UEA memasuki perang saudara Yaman pada Maret 2015 sebagai mitra utama dalam koalisi pimpinan-Saudi. Koalisi tersebut ditugaskan menetralkan ancaman dari kelompok bersenjata Houthi yang didukung Iran yang berasal dari utara Yaman. UAE sejak itu telah memusatkan kehadiran militernya di selatan Yaman, di mana sekarang mendukung Dewan Transisi Selatan yang dipimpin oleh seorang loyalis UEA, Presiden Aidarous Al-Zubaidi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika