REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Hamas, pada Sabtu (1/12), meminta Otoritas Palestina mencabut sanksi yang diterapkannya di Jalur Gaza. Hamas menilai, hal tersebut penting dilakukan guna menjaga semangat rekonsilias yang telah tercapai di Kairo pada Oktober lalu.

Dalam sebuah pernyataan Hamas mengatakan, Otoritas Palestina yang dipimpin kelompok Fatah telah sepenuhnya memikul tanggung jawab atas pemerintahan di Jalur Gaza. Namun Hamas menyayangkan, Otoritas Palestina masih memberlakukan sanksi terhadap daerah yang diblokade tersebut.,

"Otoritas Palestina terus memberlakukan sanksi tidak adil terhadap rakyat kita dan gagal menyembuhkan keretakan serta melaksanakan kesepakatan yang dicapai di Kairo," kata Hamas seperti dilaporkan laman Anadolu Agency.

"Kami meminta Otoritas Palestina untuk sepenuhnya menanggung tugas dan tanggung jawabnya, termasuk mengangkat sanksi atau mengajukan pengunduran dirinya," ujar Hamas.

Pada April lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Gaza dalam rangka menekan Hamas. Sanksi tersebut mencakup pemotongan gaji pegawai negeri di sana sebesar 30 persen, mengurangi pasokan listrik, serta mengurangi fasilitas atau layanan kesehatan bagi warga Gaza. Sanksi-sanksi tersebut membuat krisis kemanusiaan di Gaza kian parah.

Namun pada Oktober lalu, Fatah dan Hamas telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi yang cukup bersejarah di Kairo, Mesir. Kesepakatan ini menjadi simbol berdamainya kedua faksi Palestina setelah 10 tahun berselisih.

Kendati demikian, perundingan rekonsilasi masih terus berlangsung. Dalam perundingan terakhir di Kairo pada akhir November lalu, Hamas dan Fatah sepakat untuk menunda penyerahan kontrol penuh atas Jalur Gaza.

Ikuti Whatsapp Channel Republika