REPUBLIKA.CO.ID, WUZHEN -- Presiden Cina Xi Jinping, Ahad (3/12), menegaskan negerinya tidak akan menutup diri terhadap internet global, tapi kedaulatan dunia maya merupakan kunci atas visi pembangunan internet mereka.
Pernyataan Xi tersebut disampaikan Kepala Departemen Pemberitaan Partai Komunis Hung Kunming saat membuka forum kebijakan siber umum di Kota Wuzhen, timur Cina. "Perkembangan dunia maya Cina sedang memasuki jalur cepat.... pintu Cina akan menjadi semakin terbuka," kata Xi dalam pernyataannya.
Kedaulatan dunia maya adalah sebuah pikiran negara diizinkan mengatur dan mengisi internet mereka tanpa campur tangan pihak luar. Dalam beberapa tahun terakhir, Partai Komunis Cina telah memperketat regulasi siber, menyusun aturan baru yang mengharuskan perusahaan menyimpan data secara lokal dan menyensor peralatan yang membuat pengguna bisa merusak sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan melindungi komputer dari beberapa jenis serangan dari komputer luar (Great Firewall).
Pada Juni lalu, Cina memperkenalkan undang-undang keamanan siber nasional baru, yang mengharuskan perusahaan asing menyimpan data secara lokal dan menyerahkan peralatan pengawasan data. Para pembuat kebijakan siber menyatakan undang-undang tersebut sejalan dengan hukum internasional, dan dirancang melindungi data pribadi serta bisa melawan serangan terhadap infrastruktur inti.
Tapi kelompok pengusaha beranggapan undang-undang tersebut tidak adil karena yang menjadi sasaran adalah perusahaan asing. Di bawah Presiden Xi, Cina memainkan peran yang lebih besar secara global dalam perkembangan internet.
"Cina sudah siap mengembangkan aturan baru dan sistem pengaturan internet untuk melayani seluruh pihak dan menghadapi ketidak seimbangan yang terjadi sekarang," kata Wang Huning, anggota Partai Komunis yang menjadi panitia pertemuan tersebut.
Pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Dunia Maya Cina(CAC), juga mengundang eksekutif asing, diantaranya Tim Cook dari Apple Inc, Sundar Pichai dari Google, serta pimpinan dari Facebook.
Google dan Facebook tidak diizinkan beroperasi di Cina, termasuk Twitter. Top ekskutif dari Alibaba Group Holding Lted, Tencent Holding Ltd, serta Baidu Inc juga menghadiri pertemuan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika