REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecam keras pengakuan sepihak Pemerintah Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jokowi mengaku, telah berkomunikasi dengan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) membahas masalah ini.
Ia pun mendesak negara-negara OKI agar segera mengelar sidang khusus tentang masalah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini.
"Dalam beberapa hari ini Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama," ujar Presiden saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12).
Selain itu, Indonesia juga mendesak PBB agar segera menggelar sidang untuk menyikapi pengakuan sepihak AS. Jokowi mengaku telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk segera memanggil Duta Besar AS guna menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia ini. "Saya juga telah memerintahkan Menlu untuk memanggil Dubes AS untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia," kata Presiden.
Tak hanya mengecam keras tindakan Amerika Serikat, Presiden juga meminta Pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Sebab, tindakan AS ini telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB di mana AS menjadi anggota tetapnya. "Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," tutur dia.
Dalam sidang khusus KTT OKI nanti, Presiden Jokowi pun akan ikut serta hadir. Jokowi mengatakan, keinginan Trump menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota Israel dianggap telah menyalahi kesepakatan. "Saya akan datang, langsung di sidang OKI tersebut," kata Presiden.
Sidang OKI rencananya akan digelar pada 13 Desember di Istanbul, Turki mendatang. Seluruh negara OKI direncanakan akan hadir dalam pertemuan tersebut. Menanggapi keputusan AS, negara-negara Uni Eropa dan Arab pun juga mengecam pengakuan AS terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain dari negara Muslim, protes juga datang dari sebagian besar negara di dunia.
Dilansir dari Reuters, Rabu (7/12), Uni Eropa dan PBB menyuarakan peringatan keras. Mereka menilai keputusan AS untuk memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem sebagai penghalang kesepakatan damai Israel-Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika