REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menentang keras rencana pemindahan Kantor Kedubes Amerika Serikat (AS) dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sebab ini telah melanggar perjanjian dan hukum internasional dan dapat mengubur proses damai di antara kedua negara tersebut.

Pernyataan ini disampaikan Pengurus Pusat GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat. "Seharusnya negara-negara di dunia, termasuk Amerika Serikat tidak membuat kebijakan politik luar negeri yang bertentangan dengan kebijakan solusi dua negara agar tidak memperkeruh proses diplomasi yang sudah berjalan selama ini," ujar Sahat Martin Philip Sinurat dalam siaran pers yang diterima Republika, Jumat (8/12).

Menurutnya, Yerusalem selama berpuluh tahun berada dalam posisi status quo. Palestina dan Israel telah mengklaim Yerusalem sebagai ibukota negara masing-masing. Jika, kata Sahat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menganggap pemindahan Kedubes ini sebagai salah satu pendekatan terbaru Amerika Serikat untuk menyelesaikan persoalan Palestina-Israel secara damai, maka seharusnya mereka juga berani mengakui Yerusalem (Yerusalem Timur) sebagai ibukota Palestina.

"Jika tidak, maka dapat disimpulkan pemindahan Kedubes Amerika Serikat ke Yerusalem semakin menunjukkan posisi Amerika Serikat yang sebenarnya dalam persoalan Palestina-Israel," tuturnya.

Maka dengan demikian, GMKI akan mengajak puluhan organisasi mahasiswa Kristen se-dunia yang tergabung dalam World Student Christian Federation yang berkantor di Jenewa, Swiss untuk menentang kebijakan Pemerintah Amerika Serikat ini. "GMKI meminta pemerintah Indonesia yang memiliki posisi netral dan bebas dari berbagai kepentingan untuk menjadi penengah dalam persoalan Palestina-Israel," tutupnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika