REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- DPP KNPI mendesak pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kebijakan itu tidak hanya melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB tetapi juga memicu ketegangan, dan mengancam masa depan perdamaian di Jalur Gaza dan Timur Tengah.

Karena itu, Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Rifai Daus mengatakan, mengingat relasi Indonesia-Palestina memiliki riwayat kesejarahan cukup panjang dan mempertimbangkan masa depan perdamaian Israel-Palestina dan kawasan Timur Tengah. Maka, kata dia, sudah seharusnya pemerintah Indonesia harus meminta klarifikasi konsulat Amerika Serikat di Indonesia terkait kebijakan politik luar negerinya. Di mana, kebijakan itu mengancam stabilitas politik di Timur Tengah dan masa depan perdamaian Israel-Palestina

"Pemerintah Indonesia harus melakukan kebijakan politik luar negeri bebas-aktif dengan mendukung DK PBB untuk bertindak dan merespon kebijakan Amerika Serikat yang secara jelas memicu konflik Timur Tengah," kata Rifai melalui siaran pers resminya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (9/12).

Selain itu, lanjut Rifai, Indonesia harus menggalang dukungan di Asia, maupun negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat mengoreksi kebijakan politik luar negerinya yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Bila diperlukan pemerintah Indonesia dapat memberi tekanan politik kepada Amerika Serikat untuk mengoreksi kebijakan politiknya yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

"Misalnya,  memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika atau menutup sementara produksi PT Freeport di Indonesia," kata Rifai.

Rifai berharap, semoga perjuangan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah dapat segera terlaksana. Dan, Presiden Trump dapat mengoreksi kembali kebijakan politik luar negerinya yang mengancam stabilitas politik Timur Tengah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika