REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pesan Indonesia melalui sambungan telepon kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

"Kemarin saya sudah coba dua kali dan, alhamdulilah, kemarin saya sudah berbicara dengan Presiden Mahmoud Abbas dan saya sampaikan kembali posisi Indonesia mengenai pengakuan Amerika Serikat (AS) terhadap Yerusalem sebagai ibu kota," kata Jokowi di Gunungkidul Yogyakarta, Sabtu (9/12).

Sambungan telepon Jokowi terkait dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyatakan akan segera memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel, yaitu dari Kota Tel Aviv ke Yerusalem. Di sisi lain, Yerusalem masih menjadi kota penting bagi Israel dan Palestina.

"Saya sampaikan kepada Presiden Mahmoud Abbas bahwa, yang pertama, Indonesia mengecam keras keputusan AS tersebut dan saya sampaikan juga keputusan tersebut bertentangan dengan semua resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Palestina," ujar Presiden.

Menurut Jokowi, pengakuan Trump mengenai pemindahan kedutaan besar juga membahayakan proses perdamaian yang sudah lama dirintis. "Kedua, Indonesia mengajak semua negara untuk bersatu, memberikan dukungan terhadap Palestina," ucap dia.

Ketiga, lanjut Jokowi, Indonesia juga akan mengajak negara lain untuk tidak mengikuti langkah AS memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem. "Terakhir, Indonesia akan selalu bersama dengan perjuangan rakyat Palestina," kata Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, Mahmoud Abbas sangat menghargai apa yang disampaikan Indonesia. "Beliau sangat menghargai apa yang dilakukan oleh negara kita, konsistensi sejak presiden pertama, Presiden Sukarno, sampai sekarang," ucap Presiden.

Sikap Indonesia terhadap Palestina, menurut Jokowi, juga akan disampaikan dalam pertemuan OKI di Turki pada 12-14 Desember 2017. "Mungkin akan kita tambahi (pernyataannya), tetapi intinya yang saya sampaikan kepada Presiden Mahmoud Abbas sudah jelas sekali," kata Jokowi menegaskan.

DK PBB

Sejumlah perwakilan negara anggota Dewan Keamanan PBB mengkritik keras AS dalam sidang badan tersebut, Jumat (8/12) waktu setempat. Satu per satu, duta besar Swedia, Mesir, Inggris, Prancis, dan Bolivia mengutarakan pandangan. Mereka pun mengecam keras langkah sepihak Trump.

Negara-negara itu pun mempertanyakan detail proposal perdamaian yang diajukan AS untuk Palestina dan Israel. Mereka menilai ide perdamaian yang diusulkan Negeri Paman Sam mulai tidak membantu setelah pengakuan status Yerusalem secara sepihak.

Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel membuat delapan dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat membahas masalah tersebut. Dalam pernyataan bersama, Inggris, Prancis, Jerman, Swedia, dan Italia menilai pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem sangat tidak membantu proses perdamaian di kawasan.

"Kami siap untuk berkontribusi dengan segala cara untuk memulai kembali proses perdamaian melanjutkan kesepakatan internasional," kata pernyataan bersama tersebut.

Duta Besar Mesir untuk PBB Amr Aboulatta menambahkan, keputusan sepihak AS memberikan dampak buruk yang besar bagi proses perdamaian. Itulah sebabnya PBB meminta AS untuk menjabarkan solusi Israel-Palestina.

Perwakilan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov mengingatkan kemungkinan meningkatnya kasus kekerasan di kawasan menyusul keputusan itu. "Ada risiko serius dari tindakan sepihak yang hanya dapat mendorong kita menjauh dari pencapaian tujuan perdamaian bersama," kata Mladenov melalui sambungan video kepada Dewan Keamanan PBB.

Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre juga menuding Trump dengan keputusan sepihaknya melanggar hukum internasional. "(Keputusan Trump) berisiko memperbesar konflik politik dan dapat menjadi konflik agama yang tak mungkin teratasi,” ujarnya, seperti dikutip the Guardian, Jumat.

Duta Besar Bolivia Sacha Sergio L Soliz malah mendesak DK PBB untuk mengambil langkah nyata dan jangan terkesan lemah terhadap sikap Trump. "Jika tidak (berdaya), Dewan Keamanan PBB akan menjadi taklukan," ujar Sacha Soliz, seperti dikutip the New York Times.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, AS tidak terima melihat Israel terus mendapatkan serangan. AS justru mengecam PBB yang dinilai lebih banyak merusak Timur Tengah daripada memperbaikinya. Dalam kesempatan itu, AS menegaskan kapasitasnya sebagai mediator perdamaian.

"Israel tidak akan pernah dan tidak boleh diintimidasi oleh PBB atau oleh kumpulan negara-negara yang telah membuktikan bahwa mereka mengabaikan keamanan Israel," kata Utusan Khusus AS untuk PBB Nikki Haley.

Bagaimanapun, Haley mengklaim, AS masih berkomitmen pada pendekatan solusi dua negara bila itu yang memang diinginkan

Palestina dan Israel. Dia menekankan, klaim resmi AS terkait status Yerusalem tak akan mengubah situasi di kawasan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Haley pun berdalih, pemindahan kantor kedubes negara-negara sahabat Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sebagai hal wajar.

Jalur Gaza digempur

Di Jalur Gaza, ketegangan antara Palestina dan Israel semakin meningkat seiring dengan kebijakan AS. Israel menggempur Jalur Gaza, Palestina, dengan serangan udara sejak Jumat malam. Sejauh ini, serbuan militer itu telah menyebabkan 25 orang luka-luka, enam orang di antaranya merupakan anak-anak. Demikian pernyataan resmi Menteri Kesehatan Palestina, seperti dilansir Independent, Sabtu dini hari.

Dilansir Ma'an News, sumber medis Palestina menyampaikan, hingga Sabtu pagi, ada empat orang tewas. Kementerian Kesehatan Palestina telah merilis pernyataan pada Jumat sore bahwa dua warga sipil Palestina dan dua tentara telah meninggal. Dua korban sipil, Khan Younis dan Maher Atallah, tewas ditembak pasukan Israel.

Sementara, dua orang lagi adalah anggota pasukan Hamas. Mereka tewas dalam serangan di situs militer al-Qassam. Juru bicara Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan, kru ambulans telah mengevakuasi jenazah.

Penduduk lokal mengenal mereka sebagai Mahmoud al-Attal dan Muhammad al-Safadi. Kini, ratusan warga Palestina telah dibawa ke zona penyangga dekat perbatasan dengan Israel untuk menghindari jatuh korban lebih banyak.

Situasi ini memanas setelah Hamas menyerukan hari pembalasan dan aksi protes terhadap keputusan Trump. Sejak saat itu, Israel mengerahkan pesawat tempurnya dan menargetkan tiga situs militer al-Qassam di Khan Younis, selatan Kota Gaza.

Di tempat Terpisah, Israel mengklaim telah membidik sejumlah pos penting milik Hamas. Israel mengatakan, titik-titik itu diduga merupakan lokasi bagi Hamas untuk meluncurkan roket. Seperti diwartakan BBC, Sabtu, tentara Israel mengatakan, serangannya itu telah menghancurkan pos perakitan senjata dan penyimpanan amunisi milik Hamas. Israel mengaku operasi itu dilakukan sebagai serangan balasan.

Militer Israel sebelumnya mengatakan telah mencegat dua rudal yang salah satunya mengarah ke Sderot pada Jumat kemarin. Tidak ada laporan jatuhnya korban atas serangan tersebut.

Israel lantas meluncurkan serangan udara ke sejumlah titik, termasuk Gedung Kementerian Kesehatan Palestina. Sebanyak 25 orang terluka akibat serangan tersebut. Militer kemudian melancarkan lebih banyak serangan lagi keesokan harinya. Kerusakan yang ditimbulkan belum bisa diperkirakan.

Hingga saat ini, dua warga Palestina dilaporkan tewas dalam bentrokan dengan militer Israel pada Jumat kemarin. Salah seorang pimpinan senior di Hamas, Fathi Hammad, mengatakan, siapa pun yang memindahkan kedutaan ke Yerusalem merupakan musuh Palestina.

"Kami menyerukan penghentian keputusan ini sepenuhnya karena ini akan mengantarkan pada awal masa transformasi yang mengerikan, tidak hanya di tingkat Palestina, tetapi juga di wilayah secara keseluruhan," kata pemimpin Hamas Ismail Haniya.

(Lida Puspaningtyas/Marniati, Pengolah: Mansyur Faqih).

Ikuti Whatsapp Channel Republika