Senin 11 Dec 2017 00:10 WIB

Negara-Negara Arab Desak AS Tarik Keputusan Soal Yerusalem

Rep: Farah Nabila/ Red: Endro Yuwanto
Massa unjuk rasa menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB.
Foto: Michael Reynolds/EPA-EFE
Massa unjuk rasa menentang kebijakan Trump atas Yerusalem di President Park tidak jauh dari istana kepresidenan Gedung Putih Washington, DC, Jumat (8/12) waktu setempat, atau (9/12) dini hari WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO --  Menteri luar negeri negara-negara Arab mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menarik kembali pengakuannya mengenai Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mereka juga mengatakan, tindakan itu akan meningkatkan kekerasan di seluruh wilayah tersebut.

Dilansir dari The Telegraph, Ahad (10/12), pengumuman yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu lalu merupakan pelanggaran yang berbahaya terhadap hukum internasional. Pernyataan Trump dianggap tidak memiliki dampak hukum dan tidak berlaku. Hal itu disampaikan oleh negara-negara Liga Arab pada sebuah sesi yang dihadiri negara-negara anggotanya di Kairo, Mesir.

Dukungan Trump atas klaim Israel terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan membalikkan kebijakan AS yang telah berlangsung lama mengenai status kota itu. Sebenarnya hal itu harus diputuskan dengan negosiasi bersama orang-orang Palestina yang menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara Palestina di masa mendatang.

"Keputusan tersebut tidak memiliki efek hukum. Hal ini hanya akan memperdalam ketegangan, memicu kemarahan, dan mengancam lebih banyak wilayah terjadi kekerasan dan kekacauan," kata negara-negara Liga Arab pada Ahad (10/12).

Mereka lalu menyatakan akan mencari solusi dari Dewan Keamanan PBB yang menolak langkah AS.

Sementara, Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil, mengatakan dalam pertemuan darurat, negara-negara Arab harus mempertimbangkan untuk menerapkan sanksi ekonomi terhadap AS guna mencegah pemindahan kedutaan Israel milik AS ke Yerusalem dari Tel Aviv. "Langkah-langkah preventif harus diambil, dimulai dengan tindakan diplomatik, kemudian politik, kemudian sanksi ekonomi dan keuangan," katanya tanpa memberikan perincian spesifik.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement