REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Gedung Putih mengkritik penolakan Otoritas Palestina bertemu dengan Wakil Presiden AS Mike Pence, yang akan mengunjungi wilayah tersebut. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Ahad (10/12), juru bicara Pence mengatakan dengan menolak bertemu pemimpin AS, Otoritas Palestina telah menjauhi dialog meredakan konflik.
"Sangat disayangkan Otoritas Palestina menjauhi kesempatan membahas masa depan kawasan ini, namun pemerintah tetap tidak terpengaruh dalam upayanya membantu mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina dan tim perdamaian kita tetap berusaha menyusun rencana," kata pernyataan tersebut, dikutip Haaretz.
"Presiden telah meminta Wakil Presiden Pence pergi ke wilayah tersebut untuk menegaskan kembali komitmen kami bekerja sama dengan mitra di seluruh Timur Tengah, untuk mengalahkan radikalisme yang mengancam harapan dan impian generasi mendatang," tambah pernyataan itu.
Terlepas dari keengganan Palestina bertemu dengan Pence, Pence akan tetap bepergian ke wilayah tersebut. Ia akan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi.
Pada Kamis (7/12), pejabat senior Fatah Jibril Rajoub mengatakan Pence tidak diinginkan di Palestina. "Atas nama Fatah saya mengatakan, kita tidak akan menyambut wakil Trump di wilayah Palestina. Dia meminta untuk bertemu (Abbas) pada tanggal 19 bulan ini di Bethlehem, pertemuan semacam itu tidak akan berlangsung," kata Rajoub.
Pence diperkirakan akan berkunjung ke wilayah tersebut di akhir bulan ini. Dia akan melakukan perjalanan ke Israel dan ke kota Betlehem di Tepi Barat.
Surat kabar Politico melaporkan, Pence masih bermaksud untuk bertemu dengan Abbas dan pemimpin Palestina lainnya. Keengganan Palestina untuk berkomunikasi dengan pejabat pemerintah diumumkan setelah Presiden AS Donald Trump secara resmi menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Israel.
Palestina ingin negara mereka yang merdeka memiliki Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Abbas mengatakan, dengan melakukan langkah seperti itu, AS telah membuktikan dirinya tidak layak untuk bertindak sebagai mediator antara Israel dan Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika