REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini menyatakan negara anggota blok tidak akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum kesepakatan status damai berakhir. Dirinya menyatakan hal tersebut setelah bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menginginkan Uni Eropa (EU) mengikuti AS.
Langkah Presiden Donald Trump sendiri mendorong kritik internasional yang meluas. Mogherini yang berbicara dalam sebuah konferensi pers di Brussels bersama Netanyahu menyatakan Uni Eropa akan terus mengakui konsensus internasional di Yerusalem.
"Ada kesatuan secara penuh dari EU dalam hal ini, bahwa satu-satunya solusi realistis untuk konflik antara Israel dan Palestina didasarkan pada dua negara bagian dengan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel dan negara bagian Palestina. Uni Eropa dan negara-negara anggota akan terus menghormati konsensus internasional mengenai Yerusalem sampai status terakhir kota suci diselesaikan melalui perundingan langsung antara semua pihak," ujar Mogherini dalam konferensi pers tersebut, dilansir di BBC, Selasa (12/12).
Namun Netanyahu mengatakan keputusan AS merupakan pengakuan atas kenyataan yang ada. Netanyahu sendiri berada di Brussels untuk berbicara dengan para menteri luar negeri Uni Eropa dan menjadi yang pertama kalinya seorang perdana menteri Israel mengunjungi kota tersebut dalam waktu lebih dari 20 tahun.
Pengakuan dari Trump sendiri menimbulkan kecaman dari seluruh dunia dan memicu protes yang berlanjut untuk hari kelima pada Senin (11/12). Di Tepi Barat, puluhan orang Palestina melemparkan batu ke arah tentara Israel.
Menurut sebuah laporan, gerilyawan Palestina di Gaza menembakkan sebuah roket ke Israel dan militer Israel mengatakan mereka menanggapi dengan serangan udara dan tembakan tank yang menargetkan Hamas, sebuah kelompok Islam yang menguasai wilayah tersebut. Protes terus terjadi di wilayah tersebut termasuk Dahia, kubu Hizbollah di Beirut.
Dari sebuah lokasi yang dirahasiakan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah menyatakan, "Trump berpikir ketika dia membuat sebuah pengumuman ibu kota di seluruh dunia dan negara-negara Arab akan segera mendukungnya. Sekarang dia tampak terisolasi dan hanya didukung oleh Israel. Posisi ini sangat penting dan harus dijadikan sebuah andalan."
Selain mengakui Yerusalem Presiden Trump juga menyatakan akan memimpin departemen luar negeri AS untuk mempersiapkan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Presiden Rusia Vladimir Putin untuk kedua kalinya pada Senin (11/12) mengkritik keputusan Trump yang akan memindahkan kedutaan AS.
Berbicara di Ankara, Turki, Setelah berbicara dengan mitranya Recep Tayyip Erdogan, Putin menyatakan, "Baik Rusia dan Turki berpikir keputusan pemerintah AS untuk mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besar AS tidak membantu penyelesaian situasi di Timur Tengah. Secara efektif ini bisa menghapus prospek proses perdamaian Palestina-Israel."
Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi, sementara Palestina mengklaim Yerusalem Timur yang diduduki Israel sejak 1967 sebagai ibu kota sebuah negara Palestina di masa depan. Kedaulatan Israel atas Yerusalem tidak pernah diakui secara internasional dan semua negara mempertahankan kedutaan mereka di Tel Aviv.
Menurut kesepakatan damai Israel-Palestina tahun 1993, status terakhir Yerusalem dimaksudkan untuk dibahas dalam tahap terakhir perundingan damai.
Sejak 1967 Israel telah membangun puluhan permukiman, rumah bagi sekitar 200 ribu orang Yahudi di Yerusalem Timur. Hal ini dianggap ilegal menurut hukum internasional meski Israel membantah. Yerusalem juga merupakan rumah suci bagi tiga agama utama yaitu Judaisme, Islam, dan Kristen terutama di wilayah Yerusalem Timur.
Ajakan Netanyahu Akui Yerusalem Ditolak Pemimpin Eropa
Ikuti Whatsapp Channel Republika