REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar sidang tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Bagi pemerintah Indonesia perlu lebih aktif meski sekarang sudah aktif, tidak cukup dengan OKI, itu tidak efektif, saya kira tidak didengar (Presiden AS Donald) Trump juga," ujarnya kepada Republika.co.id usai acara 'Violent Extremisme and Religious Education in Southeast Asia' di Hotel Oriental Mandarin, Jakarta, Selasa (12/12).
Menurutnya, pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah yang komprehensif dengan menggalang kekuatan Uni Eropa dan Asia untuk menolak keputusan Trump. Salah satunya, dengan membentuk aliansi baru sebagai alternatif menyeimbangkan kebijakan Amerika yang terkadang sewenang-wenang.
"Itu baru bisa didengar (membentuk aliansi antara Uni Eropa dan Asia) maka Indonesia bisa mengajak Jepang, Cina, Rusia sehingga Amerika ada penyeimbangnya, maka Trump akan berpikir ulang melakukan keputusan yang nantinya merugikan Amerika," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengecam keras pengakuan sepihak Pemerintah Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Jokowi mengaku, telah berkomunikasi dengan negara anggota OKI membahas masalah ini. Ia pun mendesak negara-negara OKI segera mengelar sidang khusus.
"Dalam beberapa hari ini Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama," ujarnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12).
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah memutuskan Yerusalem adalah ibu kota Israel. Secara teknis, Trump mengarahkan Departemen Luar Negeri untuk memulai persiapan memindahkan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Selepas itu, sebagian besar pemimpin dunia sontak bereaksi, tidak menyangka kebijakan kontroversial itu akan dikeluarkan begitu cepat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
