REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Perwakilan Pemerintah Myanmar dan Bangladesh menggelar pertemuan di Dhaka, Bangladesh, Selasa (19/12). Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas proses repatriasi ratusan ribu pengungsi Rohingya di Bangladesh.
Seusai pertemuan yang berlangsung sekitar empat jam, Myanmar dan Bangladesh sepakat untuk membentuk sebuah kelompok kerja beranggotakan 30 orang. Kelompok yang diisi perwakilan masing-masing negara ini nantinya akan bertanggung jawab dalam proses repatrasi pengungsi Rohingya.
Kendati demikian, proses repatriasi pengungsi Rohingya kemungkinan akan tertunda. Dalam kesepakatan sebelumnya,Bangladesh dan Myanmar sepakat untuk memulai proses pemulangan pada 21 Januari 2018.
Namun pejabat Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan proses ini kemungkinan akan tertunda selama beberapa pekan atau lebih.
November lalu Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati proses repatriasi ratusan ribu pengungsi Rohingya dari Coxs Bazar. Proses repatriasi ini akan dimulai dalam waktu dua bulan dan diatur oleh sebuah tim gabungan yang dibentuk kedua negara.
Kesepakatan tentang proses repatriasi sempat dikritisi oleh lembaga hak asasi manusia internasional. Human Rights Watch(HRW), misalnya, menyerukan agar proses repatriasi pengungsi Rohingya dapat dipantau oleh badan internasional. Hal tersebut dilakukan guna memastikan Myanmar benar-benar menjalankan tanggung jawabnya, termasuk menjamin keamanan serta keselamatan Rohingya.
"Masyarakat internasional harus memperjelas hal ini, bahwa tidak akan ada pengembalian (pengungsi) tanpa pantauan dunia internasional guna memastikan keamanan, diakhirinya gagasan untuk menempatkan orang-orang yangkembali ke kamp, pengembalian lahan, serta pembangunan kembali rumah dan desayang dihancurkan," ujar Direktur Hak Pengungsi HRW Bill Frelick.
Saat ini terdapat lebih dari 600 ribu pengungsi di Bangladesh.Mereka melarikan diri dari Rakhine, Myanmar, sejak militer menggelar operasi didaerah tersebut pada 25 Agustus lalu. Dalam operasinya, militer Myanmar disebut membantai penduduk Rohingya dan membakar permukimannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika