REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Majelis Umum PBB akan menggelar pemungutan suara terkait rancangan resolusi yang menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Kamis (21/12) waktu setempat atau Jumat (22/12) WIB. CNN, hari ini, melaporkan, utusan Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, menulis surat kepada sejumlah duta besar negara-negara sekutu. Isinya adalah peringatan bahwa Presiden AS dan dia sendiri akan mengawasi jalannya pemungutan suara.

Lebih lanjut, Trump dan Haley menganggap suara yang berasal dari negara-negara sekutu itu sebagai urusan pribadi mereka, alih-alih kebebasan berdiplomasi. "Selagi Anda menentukan pilihan, saya ingin Anda tahu bahwa Presiden (Donald Trump) dan Amerika Serikat menganggap voting ini urusan personal. Presiden akan menyaksikan langsung jalannya pemungutan suara ini. Dia juga telah meminta saya agar mengadukan negara-negara mana saja yang berseberangan dengan kami (AS). Kami akan catat dengan saksama kalian semua dan suara kalian mengenai isu ini," tutur Nikki Haley dalam suratnya, Kamis (21/12) WIB.

Kemarin, Haley diketahui juga mengeluarkan pernyataan via Twitter. Isinya mengimbau negara-negara yang pernah dibantu AS agar menentang rancangan resolusi PBB tersebut. Terpisah, langkah Presiden AS Donald Trump dan utusannya, Nikki Haley, dianggap bertentangan dengan norma diplomatik internasional.

Menurut Richard Gowan, retorika Haley tersebut bahkan tidak lebih dari kebodohan. "Menganggapnya (pemungutan suara) sebagai hal yang personal, yakni mendukung atau melawan Presiden Trump, itu sungguh-sungguh taktik yang bodoh," ujar pengamat PBB pada Dewan Uni Eropa untuk Isu Hubungan Internasional, kepada CNN, Kamis (21/12).

Sebagai informasi, rancangan resolusi PBB yang dimaksud tidak menyebutkan Amerika Serikat secara eksplisit. Draf kebijakan ini hanya menegaskan bahwa setiap klaim tentang status Yerusalem harus dicabut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika