REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan belum ada keputusan yang dibuat mengenai pemotongan bantuan luar negeri AS ke negara-negara yang menentang AS dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB terkait status Yerusalem. Sebanyak 128 negara diketahui mendukung resolusi yang menolak pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan, tim kebijakan luar negeri Trump telah diberdayakan untuk mengeksplorasi berbagai pilihan mengenai hubungan dengan negara-negara tersebut. Namun menurutnya, saat ini belum ada keputusan yang diambil.
Nauert juga mengatakan, pemungutan suara Majelis Umum PBB bukan satu-satunya faktor yang akan dipertimbangkan AS saat sedang menentukan hubungannya dengan negara-negara asing.
Hanya ada sembilan negara yang mendukung AS dalam sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (21/12). Sementara 35 negara lainnya menyatakan abstain, termasuk sekutu AS yaitu Kanada, Australia, Meksiko, dan Argentina.
Pemungutan suara ini dilakukan setelah Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengeluarkan peringatan keras kepada PBB bahwa AS akan mengingat negara-negara yang menentang. Haley mengisyaratkan, AS akan mengurangi dukungan finansial untuk PBB dan menyatakan AS tidak akan mendukung organisasi yang menentangnya.
"AS sejauh ini merupakan kontributor terbesar PBB. Partisipasi kami di PBB menghasilkan kebaikan yang besar bagi dunia," kata dia, dikutip ABC.
"Kami melakukan hal ini untuk mewakili siapa kami. Ketika kami memberikan kontribusi yang berlimpah kepada PBB, kami juga memiliki harapan bahwa niat baik kami akan diakui. Jika investasi kami gagal, kami berkewajiban untuk memanfaatkan sumber daya kami dengan cara yang lebih produktif," ujar Haley.
Ia menegaskan, AS akan tetap memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem setelah Majelis Umum PBB selesai melakukan pemungutan suara. "Amerika akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Tidak ada suara di PBB yang akan membuat perbedaan mengenai hal itu. Tetapi pemungutan suara ini akan membuat perbedaan bagaimana Amerika memandang PBB," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika