REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Sebanyak 424 orang pejabat daerah di Cina ditahan terkait polusi udara. Tidak hanya itu tim inspeksi lingkungan juga berhasil menghimpun dana senilai 547,6 juta RMB (Rp1,09 triliun) dari denda atas pelanggaran kasus tersebut.
Dalam inspeksi keempat kalinya selama periode Agustus-September, tim khusus bentukan Kementerian Lingkungan Hidup Cina itu telah menangani 6.471 pejabat dari delapan provinsi, demikian media resmi setempat, Sabtu (23/12).
KLH mengecam beberapa pejabat daerah karena beberapa masalah, seperti tidak memberikan perhatian serius terhadap keselamatan lingkungan, rendahnya penanganan polusi udara dan air, buruknya pembangunan lingkungan, dan reklamasi ilegal di kawasan pantai.
Cina terus menggelar inspeksi sebagai bagian untuk mewujudkan upaya pengurangan polusi lingkungan. Pada November 2017, kualitas udara di 338 kota di daratan Tiongkok diawasi secara ketat oleh pihak KLH selama 79,2 persen hari kerja yang menunjukkan peningkatan 6,3 persen dibandingkan November 2016, demikian laporan Global Times.
Kampanye udara bersih secara luas di Cina juga menunjukkan adanya upaya-upaya kontroversial oleh beberapa pemerintah daerah sehingga tidak jarang menimbulkan protes dari warga setempat.
Meningkatnya permintaan gas alam setelah jutaan rumah tangga di Cina beralih dari batu bara ke gas untuk menyalakan penghangat ruangan selama musim dingin ini juga jadi perhatian. Beberapa warga setempat sangat mendukung program tersebut dengan alasan bahwa kualitas udara ditentukan langsung oleh pola hidup yang sehat sehingga mereka bersedia menderita dalam untuk sementara waktu namun bermanfaat untuk selamanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
