REPUBLIKA.CO.ID, Korsel Klaim Korut Siap Berunding Tahun Depan
SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) mengklaim Korea Utara (Korut) akan bersedia membuka perundingan dengan Amerika Serikat (AS) mengenai program persenjataannya tahun depan. Pyongyang juga disebut akan melakukan beberapa pendekatan dengan Seoul.
"Korut akan bernegosiasi dengan AS, sambil terus berupaya agar diakui sebagai negara pemilik nuklir secara de facto," kata Kementerian Unifikasi Korsel dalam sebuah laporan, tanpa memberikan alasan apapun atas kesimpulannya, pada Selasa (26/12).
Dalam perkiraan untuk 2018, Kementerian Unifikasi Korsel mengatakan, Korut pada akhirnya akan menemukan cara untuk mengurangi dampak dari sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB. Sanksi itu telah berusaha membatasi akses Korut terhadap produk minyak bumi dan minyak mentah, serta pendapatannya dari pekerja di luar negeri.
"Penanggulangan akan diatur untuk menangani dampaknya, termasuk pemotongan volume perdagangan dan arus masuk valuta asing, kurangnya persediaan, dan pengurangan produksi di setiap bagian ekonomi," kata laporan tersebut.
Program nuklir dan rudal Korut yang bertentangan dengan resolusi PBB membuat ketegangan semakin meningkat. Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah memberlakukan sanksi baru yang lebih keras terhadap Korut pada Jumat (22/12).
Sanksi putaran terakhir itu dipicu oleh uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) oleh Korut pada 29 November lalu. Korut mengatakan rudal tersebut merupakan versi tercanggih yang mampu menargetkan daratan AS.
Cina, sekutu utama Korut, dan Rusia menyatakan mendukung sanksi terakhir PBB itu. Namun pada Senin (25/12), juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, menyerukan agar semua negara melakukan upaya konstruktif untuk mengurangi ketegangan.
Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan oleh kantor berita Korut, KCNA, Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan AS ketakutan dengan kekuatan nuklirnya. AS juga dinilai semakin ketar-ketir dalam memberlakukan sanksi dan tekanan kepada negara tersebut.
Surat kabar Korsel, Joongang Ilbo, mengutip seorang pejabat pemerintah Korsel yang tidak disebutkan namanya, melaporkan Korut juga tengah mempersiapkan peluncuran satelit ke luar angkasa. Para ahli mengatakan peluncuran semacam itu kemungkinan ditujukan untuk mengembangkan teknologi rudal balistik dan telah dilarang berdasarkan resolusi PBB.
Sementara surat kabar Korut, Rodong Sinmun, mengatakan pembangunan ruang damai adalah hak sah sebuah negara berdaulat. Korut beberapa kali mengancam untuk menghancurkan Korsel, AS, dan Jepang, serta mengatakan senjatanya diperlukan untuk melawan agresi AS.
AS telah menempatkan 28.500 tentara di Korsel, setelah Perang Korea 1950-1953. AS secara teratur juga melakukan latihan militer dengan Korsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika