Dilansir Aljazirah, Sabtu (30/12), Israel telah mengecam UNESCO dalam beberapa tahun terakhir karena kritik organisasi terhadap pendudukan Israel di Yerusalem Timur dan keputusannya untuk memberikan keanggotaan penuh ke Palestina pada 2011. Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay mengatakan dia sangat menyesali keputusan Israel yang memilih mundur dari UNESCO.

 

"Anggota UNESCO sejak 1949, Israel memiliki tempat yang sah di dalam badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didedikasikan untuk pendidikan, budaya dan sains," ujar Azoulay.

 

Baik Israel maupun AS-yang mengajukan pemberitahuan penarikannya pada Oktober, mencatat bahwa pihaknya akan berusaha untuk mewujudkan misi permanen ke UNESCO. Kedua negara akan secara resmi menghentikan keanggotaannya pada 31 Desember 2018.

 

Dalam mengumumkan penarikannya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan UNESCO membutuhkan reformasi fundamental di dalam organisasi tersebut. Tak lama kemudian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel akan menarik diri dari UNESCO dengan alasan bahwa badan tersebut telah menjadi panggung yang absurd.

 

UNESCO terkenal karena pekerjaannya untuk melestarikan warisan, termasuk memelihara daftar situs Warisan Dunia, dan program untuk mempromosikan pendidikan di negara-negara berkembang. Pada Mei, sebuah resolusi UNESCO di Yerusalem mengecam keras pendudukan Israel di bagian timur kota.

 

Pada Juli, badan PBB tersebut menyatakan Kota Tua Hebron di Tepi Barat yang diduduki menjadi situs Warisan Dunia yang terancam punah. Ia mendorong Netanyahu untuk mengumumkan pemotongan dana sebesar satu juta dolar AS ke PBB, dengan mengatakan bahwa pemungutan suara UNESCO mengabaikan hubungan Yahudi dengan situs tersebut.

 

"Ketidaksepakatan semacam itu paling baik ditangani di dalam UNESCO dan tidak di luarnya", kata Azoulay. Israel memiliki sembilan situs dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO, termasuk Kota Putih Tel Aviv, Rute Dupa di sepanjang kota-kota gurun di Negev, dan lokasi evolusi manusia di Gunung Karmel.