REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah Republik Demokratik Kongo memerintahkan penyedia layanan telekomunikasi untuk menghentikan sementara layanan internet maupun SMS di seluruh wilayah Kongo. Hal itu dilakukan menyusul adanya rencana demonstrasi anti-Pemerintah Kongo.

"Ini untuk alasan keamanan negara," kata Menteri Telekomunikasi Emery Okundji sebagaimana dilansir Reuters pada Sabtu (30/12).

Okundji menulis surat kepada penyedia layanan telekomunikasi yang memerintahkan agar menunda layanan internet dan SMS pada pukul 6 sore di ibu kota Kinshasa (17.00 GMT) sampai instruksi lebih lanjut. "Menanggapi kekerasan yang sedang dipersiapkan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengambil semua tindakan guna melindungi kehidupan Kongo." ujarnya.

Adapun Pemerintah Kongo telah melarang demonstrasi dilakukan pada akhir pekan ini, yang telah didukung oleh sebagian besar pemimpin oposisi di Kongo.

Aktivis Akar Rumput Katolik bahkan telah menyerukan demonstrasi di kota-kota besar pada Ahad (31/12) untuk menuntut agar Presiden Joseph Kabila berkomitmen tidak mengubah konstitusi demi mempertahankan jabatan ketiganya. Selain itu mereka juga menuntut pembebasan tahanan politik.

Kabila secara konstitusi diharuskan mundur pada Desember 2016, namun ia menolak untuk turun dari kekuasaan. Masa jabatannya yang kedua dan terakhir sebagai presiden selesai pada Desember 2016. Pemilu yang seharusnya berlangsung pada 2017, tidak pernah terjadi. Pemungutan suara telah ditunda paling sedikit satu tahun lagi dan menambah kemarahan di kalangan milisi dan warga negara Kongo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika