REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Sebagian besar dana yang dijanjikan oleh Uni Eropa (EU) untuk membantu pengungsi Suriah di Turki masih belum digunakan secara aktif untuk memenuhi kebutuhan mereka, kata Kementerian Luar Negeri Turki pada Sabtu.

Lebih dari 6 miliar euro (7,20 miliar euro) yang disepakati dalam dua kesepakatan pada tahun 2015 dan 2016, hanya 1,78 miliar euro yang telah dialihkan ke kementerian-kementerian Turki dan organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek tersebut, kata kementerian tersebut melalui pernyataan resminya.

"Sementara Turki telah menggunakan lebih dari 30 miliar dolar dana nasional untuk kebutuhan orang-orang Suriah yang telah berada di Turki selama kurang lebih tujuh tahun, sejumlah besar dari dana 3 miliar euro yang dijanjikan oleh UE pada November 2015 secara efektif tidak digunakan di lapangan."

Dari 1,78 miliar euro yang ditransfer sejauh ini, disebutkan 1,3 miliar digunakan oleh organisasi internasional, 270 juta ke Kementerian Pendidikan, 120 juta ke Kementerian Kesehatan, dan 12 juta ke Kementerian Dalam Negeri.

Namun, hal itu tidak selaras dengan dana yang secara aktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengungsi Suriah, kata kementerian tersebut.

"Sayangnya, mekanisme pengeluaran dana Uni Eropa tidak berjalan cepat," katanya.

Di masa lalu, Turki berpendapat bahwa akan lebih mudah memberikan uang itu secara langsung kepada pemerintah - sesuatu yang ditolak oleh Uni Eropa, dengan mengatakan bahwa lembaga itu selalu menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui instansi khusus dan lembaga non pemerintah sehingga langsung masuk ke pihak yang membutuhkan.

Sebagai imbalan atas dana untuk pengungsi Suriah, perjalanan bebas visa, dan upaya akses Uni Eropa yang direvitalisasi, Turki setuju untuk bekerja sama dalam menghentikan migran yang melintasi Laut Aegea ke Yunani dan mengambil kembali mereka yang tidak memenuhi syarat untuk suaka.

Namun, hubungan antara Turki dan Barat memburuk pada tahun lalu. Pejabat Uni Eropa mengatakan, Turki memiliki jalur yang panjang sebelum menjadi anggota blok atau diberi visa bebas perjalanan.

Baru-baru ini, Turki telah menyatakan kemarahannya karena Jerman memberikan suaka kepada orang-orang Turki, lebih dari 400 diantaranya memiliki paspor diplomatik dan izin kerja pemerintah, yang dituduh ikut dalam kudeta yang gagal pada bulan Juli.

Kudeta yang gagal itu mendorong pembersihan dalam militer, pengadilan dan pegawai negeri Turki yang telah dikritik negara-negara Barat sebagai tangan besi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika