REPUBLIKA.CO.ID,GAZA -- Wakil Kepala Biro Politik Hamas Saleh al-Arouri mengatakan sikap pemerintah Iran terhadap Palestina sangat begitu jelas dan meyakinkan. Dia menyatakan Iran tidak mengakui legitimasi Israel.
"Pemerintah Teheran siap untuk mendukung perlawanan Palestina," kata Arouri dilansir Anadolu, Kamis (4/1).Arouri juga menolak tuduhan bahwa Hamas telah bekerja untuk memperbaiki hubungan dengan Suriah dan terus berkomunikasi dengan pemerintah Damaskus. .
Dia juga menekankan bahwa Hamas berhati-hati dalam menjalin hubungan baik dengan negara-negara Teluk. "Kami tidak menjanjikan apapun pada negara-negara Teluk manapun, namun meskipun demikian, kami telah jatuh dalam posisi buruk di Teluk," katanya.
Sementara itu, dukungan AS untuk Otoritas Palestina selama tahun pertama kepemimpinan Donald Trump telah menurun ke tingkat terendah dalam dekade terakhir. Keputusan Trump yang menargetkan Otoritas Palestina pada awal tahun ini semakin menambah ketegangan pascadeklarasinya yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Trump mengancam pada Selasa untuk mengurangi bantuan ke Palestina. Ini setelah Palestina memutuskan untuk berhenti berpartisipasi dalam perundingan damai karena langkah presiden AS yang mendukung Israel.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan langkah AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel secara efektif mendiskualifikasi Washington sebagai perantara efektif dalam perundingan damai.
Pernyataan Trump mengenai bantuan AS ke Palestina tidak hanya mendapat kritik karena dinilai sebagai pemerasan politik. Namun pernyataan Trump ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana AS memberikan bantuannya ke Palestina.
Total bantuan AS ke Palestina selama 23 tahun sama nilainya dengan yang diberikan AS kepada Israel hanya dalam waktu dua tahun. Menurut data yang diperoleh oleh koresponden Anadolu Agency (AA) dari Kementerian Luar Negeri AS dan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), sekitar delapan miliar dolar AS diberikan ke Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam 23 tahun.
Israel diberi jumlah yang sama hanya dalam waktu dua tahun yakni 3,1 miliar dolar AS pada 2016 dan 4,9 miliar dolar AS pada 2017 dengan total bantuan keuangan untuk negara tersebut mencapai 130 miliar dolar AS sejak 1949.
Selain itu, mantan Presiden Barack Obama telah menandatangani sebuah kesepakatan pada September 2016 untuk memberi Israel tambahan 38 miliar dolar AS untuk bantuan militer di antara 2019 dan 2028. Bantuan AS ke Palestina, jauh lebih rendah pada 1994-2000 dengan 50 sampai 60 juta dolar AS per tahun. Jumlah bantuan telah meningkat pesat sejak tahun 2000-an, namun berfluktuasi dalam sepuluh tahun terakhir.
Pada 2008, misalnya, Otoritas Palestina menerima total bantuan sebesar 512 juta dolar AS sesuai anggaran AS yang ditandatangani oleh mantan Presiden George W.Bush. Jumlah ini dua kali lipat pada 2009 di bawah kepresidenan Obama, melebihi ambang batas satu miliar dolar AS untuk pertama kalinya.
Pada 2010, bantuan tersebut dikurangi menjadi 687 juta dolar AS dan terus turun lebih jauh menjadi 461 juta dolar AS di 2011 dan 472 juta dolar AS pada 2012. Washington meningkatkan bantuan tersebut menjadi satu miliar dolar AS lagi pada 2013 dan memotongnya kembali menjadi 497 juta dolar AS pada 2014. Dan pada 2016 menjadi 457 juta dolar AS.
Bantuan untuk Palestina turun sebanyak 32 persen di bawah kepresidenan Trump. Pada tahun pertama kepresidenan Trump, bantuan ke Palestina telah dikurangi menjadi 285 juta dolar AS, turun 32 persen dari 2016. Ini merupakan angka terendah dalam dekade terakhir.
Pembekuan Trump sebesar 221 juta dolar AS untuk bantuan ke Palestina, yang telah dikeluarkan oleh Obama beberapa jam sebelum meninggalkan jabatannya pada 20 Januari 2017, memberikan kontribusi terhadap penurunan tajam ini.
Administrasi Trump sudah mulai mengurangi bantuan As ke Palestina jauh sebelum ancaman presiden disampaikan melalui akun Twitternya.
"Kami membayar orang-orang Palestina ratusan jutaan dolar setahun dan tidak mendapat penghargaan. Mereka bahkan tidak ingin menegosiasikan sebuah perjanjian damai yang telah lama tertunda dengan Israel. Dengan orang-orang Palestina tidak lagi mau bicara damai, mengapa kita harus melakukan pembayaran masa depan yang masif ini kepada mereka?," tulis Trump di Twitter pada Senin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika