REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGT0N -- Sebuah pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB telah digelar pada Jumat (5/1) untuk membahas situasi di Iran. Penyelenggaraan pertemuan ini secara khusus diminta oleh Amerika Serikat (AS).
Dalam pertemuan tersebut, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley mengungkapkan bahwa penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk segera merespons dan mendukung aspirasi yang disuarakan para demonstran di Iran. Namun hal ini dikritisi oleh sejumlah utusan dari negara lain yang juga menghadiri pertemuan tersebut.
Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre, menilai apa yang disoroti AS terkait situasi di Iran tak relevan dengan tugas serta fungsi Dewan Keamanan PBB. Sebab menurutnya, gelombang demonstrasi di sana tidak mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
"Kami harus waspada terhadap upaya untuk mengeksploitasi krisis ini demi tujuan pribadi, yang akan memiliki hasil bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan," ujar Delattre.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzya berpandangan serupa. Ia menilai AS telah menyalahgunakan posisinya di Dewan Keamanan untuk membahas topik yang sama sekali tidak pantas. "Topik yang dipilih hari ini tidak termasuk dalam hak prerogatif," ucapnya.
Nebenzya mengungkapkan negaranya memang menyesalkan jatuhnya korban jiwa dalam gelombang demonstrasi di Iran. Kendati demikian, menurutnya, Iran harus dibiarkan untuk mengatasi masalahnya sendiri dan tidak diinterferensi pihak luar. "Kami tidak ingin terlibat dalam destabilisasi Iran atau negara lain," ujarnya.
Sementara Duta Besar Iran untuk PBB Gholamali Khoshroo mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, pemerintahnya memiliki bukti kuat bahwa demonstrasi baru-baru ini sangat jelas diarahkan dari luar negeri. Ia menilai, AS pun telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dengan meminta sebuah pertemuan guna membahas demonstrasi tersebut.
"Sangat disayangkan, meski ada perlawanan dari beberapa anggotanya, dewan ini telah membiarkan dirinya dianiaya oleh pemerintahan AS yang saat ini mengadakan sebuah pertemuan mengenai sebuah isu yang berada di luar cakupan mandatnya," kata Khoshroo.
Demonstrasi anti-pemerintah diIran terjadi pada 28 Desember di kota suci Syiah, Masyhad. Demonstrasi ini dipicu oleh rencana pemerintah Iran untuk menaikkan harga bahan bakar dan memotong uang bantuan bulanan kepada orang-orang yang berpenghasilan rendah.
Gelombang demonstrasi akhirnya menyebar ke lebih dari 80 kota dan pedesaan di Iran. Hal ini karena ribuan kaum muda dan kelas pekerja Iran menyuarakan kemarahan pada korupsi, pengangguran, dan kesenjangan yang mendalam antara kaya dan miskin.
Kericuhan pun tak terhindarkan. Sedikitnya 21 orang telah tewas akibat bentrokan selama gelombang demonstrasiberlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika