REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Rapat Dewan Keamanan PBB, yang membahas gelombang unjuk rasa menentang pemerintah di Iran, adalah kekhilafan lain pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Demikian penilaianMenteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

"Dewan Keamanan PBB menampik upaya telanjang Amerika Serikat membajak mandat mereka. Itu kekhilafan lain kebijakan luar negeri pemerintahan Trump," kata Zarif dalam Twitter resminya, Sabtu (6/1).

Pada Jumat, Duta Besar Iran untuk PBB Gholamali Khoshroo mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Amerika Serikat menyalahgunakan kewenangannya sebagai anggota tetap dewan itu dengan meminta penggelaran sidang terkait kekacauan politik di Iran. Gelombang unjuk rasa di Iran telah menewaskan 22 orang dan 1.000 pengunjuk rasa ditangkap.

Khoshroo, mengulangi sikap resmi Iran, mengatakan pihaknya mempunyai "bukti kuat" bahwa gelombang demonstrasi di Iran "sangat jelas didalangi dari pihak asing".

Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan, dalam pertemuan yang sama bahwa Amerika Serikat bersikap, "Tegas berpihak kepada warga Iran yang memperjuangkan kemerdekaan untuk dirinya sendiri, kesejahteraan untuk keluarganya, dan kejayaan bagi bangsanya".

"Kami tidak akan diam. Kami tidak akan mengubah sikap hanya karena ada pihak yang menyebut bahwa para pengunjuk rasa merupakan 'boneka asing'. Rakyat Iran akan mengetahui hal yang sebenarnya, dan kami tahu hal yang sebenarnya," kata Haley.

"Mereka berdemonstrasi sesuai dengan kehendak mereka sendiri, untuk mewakili diri mereka sendiri, demi masa depan mereka sendiri," kata dia.

"Tidak ada pihak mana pun bisa menghentikan Amerika Serikat untuk bersolidaritas dengan mereka. Pada 2009, dunia hanya diam, sementara harapan rakyat Iran dihancurkan oleh pemerintah. Pada 2018, kami tidak akan diam," kata dia, menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika