REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia siap berkontribusi dalam membantu proses repatriasi ratusan ribu pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke Myanmar.
Hal inii disampaikan ketika berpidato dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri yang digelar di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa (9/1).
Dalam pidatonya, Menlu Retno mengungkit kembali misi-misi diplomatik yang telah dilakukannya sepanjang 2017. Satu di antaranya adalah terkait krisis di negara bagian Rakhine, Myanmar. "Indonesia termasuk negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh pascakekerasan yang terjadi pada Agustus 2017," katanya.
Menlu Retno mengungkapkan, saat itu Indonesia menyerukan agar segala bentuk kekerasan dihentikan, keamanan dan stabilitas dipulihkan, perlindungan diberikan kepada semua orang, akseskemanusiaan dibuka, serta rekomendasi laporan mantan sekretaris jenderal PBBKofi Annan diimplementasikan.
Oleh sebab itu, Indonesia, kata Menlu Retno, menyambut baik kesepakatan repatriasi yang telah dicapai Myanmar dan Bangladesh. Ia berharap kesepakatan ini dapat segera ditindaklanjuti secara penuh. "Indonesia siap untuk berkontribusi , baik dalam pelaksanaan repatriasi,maupun implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan," ujarnya.
Baca juga, Aung San Suu Kyi: Tak Ada Pembersihan Etnis Rohingya.
Menurutnya, hal ini memang perlu dilakukan. Sebab instabilitas di suatu negara pasti akan mempengaruhi stabilitas di kawasan, dalam konteks ini yakni ASEAN. "Dan Indonesia tidak menginginkan hal itu terjadi," ucap Menlu Retno.
Myanmar dan Bangladesh telah menyepakati perjanjian tentang proses repatriasi Rohingya. Proses ini akan dilakukan oleh sebuah joint working group beranggotakan 30 orang yang berasal dari perwakilan kedua negara.
Pelaksanaan repatriasi ini rencananya akan dilakukan pada 21 Januari 2018.Namun pejabat Kementerian Luar Negeri Bangladesh telah menyatakan proses repatriasi kemungkinan akan tertunda selama beberapa pekan ataulebih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika