REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, yang juga kandidat perdana menteri dari koalisi partai oposisi, gagal menjenguk mantan rival politiknya, Anwar Ibrahim, yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Rehabilitasi Cheras, Kuala Lumpur, Rabu (10/1).
Mahathir gagal menjenguk Anwar Ibrahim karena tidak diperbolehkan oleh pihak yang mengurusi penjara Malaysia. Dia hanya bisa bertemu anggota parlemen yang juga anak Anwar Ibrahim, Nurul Izzah, yang kini satu barisan di koalisi partai oposisi Pakatan Harapan.
Mahathir tiba di rumah sakit sekitar pukul 16.30 waktu setempat, kemudian melakukan pertemuan tertutup, tetapi masih bisa dilihat dari kaca dengan Nurul Izzah dan pihak rumah sakit di bawah penjagaan ketat aparat kepolisian.
Setelah itu mereka berjalan menuju ruangan tempat Anwar dirawat dan wartawan tidak boleh mengikutinya. Selang beberapa saat Mahathir dan Nurul Izzah kembali serta memberikan pernyataan kalau Mahathir tidak bisa menjenguk Anwar Ibrahim.
"Saya hanya ingin mengatakan kalau saya tidak bisa berjumpa karena saya diberitahu ada arahan saya tidak bisa berjumpa dengan Datuk Seri Anwar. Saya merasa sedih karena saya hanya ingin berjumpa dengan dia untuk mengucapkan terima kasih karena dia tidak menolak saya sebagai calon," katanya kepada wartawan.
Dia merasa sedih karena Malaysia adalah negara demokrasi tetapi pada persoalan dirinya tidak berlaku.
"Ketika saya memerintah dan saya dikatakan diktator, saya tidak pernah melarang siapa berjumpa dengan siapa tetapi sekarang dalam suasana demokrasi hendak berjumpa seseorang tidak boleh. Menengok orang sakit tidak boleh," katanya.
Mahathir mengatakan Jabatan Penjara Malaysia sesuai perintah Kementrian Dalam Negeri melarang dirinya bertemu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Pada kesempatan yang sama, Nurul Izzah mengatakan pihaknya mendengar Tun Mahathir bekerja sama agar menang pada Pilihan Raya (Pemilihan Umum) sehingga bisa melakukan reformasi sistem supaya tidak ada tekanan dari kekuasaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika