REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel menilai kesepakatan 2015 untuk mencegah Iran mengembangkan bom nuklir harus dipertahankan. Kendati Iran selama ini ditengarai banyak terlibat dalam konflik Timur Tengah, terutama Suriah.
Berbicara sebelum bertemu dengan rekan-rekannya dari Iran, Inggris dan Prancis dan Uni Eropa, Sigmar Gabriel mengatakan, tindakan Amerika Serikat untuk menangani masalah mengenai strategi Iran di Timur Tengah merupakan hal yang tepat.
"Namun kita harus memisahkan dua hal dari satu sama lain. Kita ingin melestarikan kesepakatan nuklir dengan Iran dan peran sulit yang dilakuka Iran di wilayah ini," katanya.
Ia menjelaskan, Jerman ingin berbicara dengan Iran terkait peran negara tersebut dalam perang di Yaman, Suriah dan Lebanon.
Jelang batas waktu keputusan AS terkait kesepakatan nuklir tersebut, Diplomat tertinggi Uni Eropa Federica Mogherini mengadakan pertemuan dengan negara-negara Eropa untuk menunjukkan dukungan terkait kesepakatan nuklir tersebut.
Dalam sebuah pesan ke Washington, para diplomat dan pejabat mengatakan Teheran selalu menolak untuk senjata nuklir.
Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebelum dimulainya pertemuan di Brussels, menyebut kesepakatan nuklir tersebut merupakan sebuah kesepakatan penting yang membuat dunia lebih aman.
Keputusan Trump pada Oktober untuk tidak mengesahkan kepatuhan Iran terhadap kesepakatan nuklir telah membuat Washington berselisih dengan semua penandatangan perjanjian lainnya yakni Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Cina dan Uni Eropa.
Sekutu Eropa telah memperingatkan adanya perpecahan dengan Amerika Serikat mengenai kesepakatan nuklir tersebut. Mereka mengatakan jika Washington mengulangi sanksi terhadap Iran, pakta perjanjian tersebut akan rusak.
Trump harus memutuskan pada pertengahan Januari apakah akan melanjutkan pembebasan sanksi AS terhadap ekspor minyak Iran berdasarkan ketentuan perjanjian. Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Selasa bahwa pemerintah Trump diperkirakan akan memutuskan pada Jumat.
Keputusan tersebut muncul saat pemerintah Iran dihadapkan pada demonstran yang disebabkan oleh persoalan ekonomi dan korupsi. Kalangan muda Iran berharap dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari pencabutan sanksi tersebut.
arniati
Ikuti Whatsapp Channel Republika